Parlemen Israel Setujui RUU Pembatasan Pengeras Suara Masjid, OKI Sampaikan Kecaman

Parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang membatasi penggunaan pengeras suara di masjid, sebuah langkah yang memicu kritik dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi tersebut menilai kebijakan itu berpotensi melanggar kebebasan beragama dan hak menjalankan ibadah.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, RUU tersebut disetujui dalam pemungutan suara di parlemen Israel dengan hasil 50 suara mendukung dan 36 suara menolak. Parlemen Israel sendiri memiliki total 120 anggota.

Isi RUU tersebut mengatur bahwa tidak ada sistem pengeras suara yang boleh dipasang atau dioperasikan di masjid tanpa memperoleh izin resmi terlebih dahulu. Meski telah lolos pada tahap awal, aturan tersebut masih harus melalui tiga tahap pembahasan lanjutan sebelum resmi diberlakukan sebagai undang-undang.

OKI Nilai Aturan Bersifat Diskriminatif

Menurut pernyataan resmi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), rancangan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang diakui dalam hukum internasional.

OKI menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sah serta memiliki unsur diskriminatif.

“Langkah ini merupakan tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum, serta merupakan kejahatan legislatif yang bersifat diskriminatif dan rasis. Kebijakan ini juga merupakan pelanggaran nyata terhadap kebebasan beragama dan beribadah serta hak-hak budaya dan keagamaan yang dijamin oleh prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional,” demikian pernyataan OKI.

Selain itu, OKI juga menilai RUU tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang dianggap membatasi keberadaan warga Palestina serta identitas Arab dan Islam.

Menurut organisasi tersebut, aturan itu merupakan eskalasi yang berbahaya karena dinilai menyasar ritual keagamaan dan tempat-tempat suci umat Islam.

Hingga saat ini, pemerintah Israel belum mengumumkan jadwal pembahasan lanjutan terhadap RUU tersebut. Sesuai prosedur legislasi yang berlaku, rancangan aturan itu masih harus melewati tiga tahapan tambahan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang yang mengikat.

Polemik mengenai penggunaan pengeras suara di masjid bukan kali pertama muncul di Israel. Isu tersebut telah beberapa kali menjadi perdebatan antara pihak yang mendukung pembatasan dengan alasan kebisingan lingkungan dan pihak yang menilai kebijakan tersebut dapat membatasi kebebasan menjalankan ibadah.

Referensi:
DetikNews