KPK Dalami Kasus Korupsi Jalur Kereta, Tiga ASN Kemenhub Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pada Senin, 25 Mei 2026, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Ketiga ASN yang dipanggil masing-masing berinisial Ariyandi Ariyus, Herman Armada, dan Hanura Kelana Iriana.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama AA, HA, dan HKI,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Hingga kini, lembaga antirasuah belum membeberkan materi pemeriksaan yang akan didalami dari ketiga saksi tersebut. Namun, pemanggilan ini disebut menjadi bagian dari upaya pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta yang telah lama ditangani KPK.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan menjadi salah satu perkara besar yang terus dikembangkan oleh penyidik. Dalam proses penyidikannya, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan hingga pihak swasta telah terseret dalam kasus tersebut.

Berdasarkan informasi dari KPK, penyidik juga mendalami dugaan aliran dana dan keterlibatan sejumlah pihak lain yang diduga ikut menikmati fee proyek pembangunan jalur kereta di berbagai daerah.

Beberapa nama yang sebelumnya pernah terseret dalam perkara ini antara lain mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Harno Trimadi, hingga mantan Anggota Komisi V DPR, Sudewo. Keduanya sempat disebut dalam rangkaian pengembangan kasus dugaan suap proyek perkeretaapian yang ditangani KPK.

KPK Fokus Perkuat Alat Bukti

KPK menegaskan akan terus memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui konstruksi perkara guna memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Langkah pemeriksaan saksi dinilai penting untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi dalam proyek infrastruktur perkeretaapian nasional.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait proyek pembangunan jalur kereta di sejumlah wilayah Indonesia. Dari hasil pengembangan perkara, penyidik menemukan dugaan adanya praktik suap dan pengaturan proyek di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan terhadap para ASN tersebut juga menjadi sinyal bahwa KPK masih terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek pengadaan dan pembangunan jalur kereta yang menggunakan anggaran negara.

Dengan pemeriksaan lanjutan ini, publik kini menunggu perkembangan terbaru terkait pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara korupsi proyek jalur kereta tersebut.

Referensi:
Akurat