Insentif Mobil Listrik Dicabut, Era Kemudahan Konsumen Mulai Berakhir

Kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik di Indonesia memasuki babak baru. Sejumlah insentif yang sebelumnya diberikan untuk mendorong adopsi mobil listrik kini mulai dicabut. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa masa kemudahan atau “bulan madu” bagi kendaraan listrik telah berakhir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insentif untuk kendaraan listrik impor sudah lebih dulu dihentikan pada Desember 2025. Sementara itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik produksi lokal juga tidak dilanjutkan pada tahun ini. Dampaknya mulai terasa dengan adanya kenaikan harga pada beberapa model mobil listrik di pasaran.

Tak berhenti di situ, kebijakan terbaru juga menyasar sektor pajak kendaraan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 menetapkan bahwa kendaraan listrik tidak lagi secara otomatis bebas dari Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

Pajak Mobil Listrik Kini Tidak Lagi Nol

Dalam aturan terbaru tersebut, disebutkan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai tetap bisa mendapatkan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak. Namun, sifatnya tidak lagi otomatis dan bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Artinya, konsumen tidak bisa lagi menikmati fasilitas pajak nol persen seperti sebelumnya. Kebijakan ini dinilai menjadi perubahan besar dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, langkah ini menandai berakhirnya fase awal yang penuh insentif.

“Betul, honeymoon berakhir untuk konsumen retail dan EV impor CBU. Bea masuk 0 persen, PPN DTP 10 persen, dan pembebasan otomatis PKB dan BBNKB semuanya dicabut, pemerintah tidak lagi memanjakan konsumen EV,” kata Yannes.

Ia juga menyoroti bahwa pencabutan insentif dilakukan saat penetrasi kendaraan listrik di Indonesia belum sepenuhnya kuat. Saat ini, pangsa pasar mobil listrik berbasis baterai atau BEV masih berada di kisaran 12,9 persen.

Tantangan Baru Industri Kendaraan Listrik

Dengan dicabutnya berbagai insentif, mobil listrik kini harus bersaing langsung dengan kendaraan bermesin konvensional yang telah mendominasi pasar selama puluhan tahun.

Menurut Yannes, kondisi ini menjadi langkah berani yang penuh risiko. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi contoh percepatan kematangan pasar kendaraan listrik. Namun jika gagal, dampaknya tidak hanya pada penjualan, tetapi juga pada kepercayaan terhadap komitmen transisi energi.

“Pencabutan insentif secara mendadak tanpa skema pengganti yang jelas ini berisiko tinggi. Ini bukan transisi ke kemandirian, melainkan gap kebijakan,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga kendaraan listrik menjadi tantangan lain yang harus dihadapi konsumen. Tanpa dukungan insentif, harga mobil listrik berpotensi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas.

Kondisi ini juga dapat memengaruhi minat pembelian, terutama di tengah persaingan dengan kendaraan konvensional yang lebih terjangkau dan sudah memiliki infrastruktur yang matang.

Referensi:
Detik