Harga BBM Melonjak Akibat Perang Timur Tengah, Pakistan Terapkan WFH dan Libur Sekolah

Pemerintah Pakistan mengambil langkah darurat untuk mengatasi dampak lonjakan harga energi global. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian kebijakan penghematan bahan bakar setelah harga minyak dunia melonjak akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah meminta separuh pekerja di sektor pemerintah bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Selain itu, pemerintah juga memutuskan memperpanjang libur sekolah untuk mengurangi konsumsi energi nasional.

Menurut pernyataan pemerintah Pakistan, kebijakan tersebut diambil setelah harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar AS per barel, atau sekitar Rp1.580.000 per barel (asumsi kurs Rp15.800 per dolar AS). Ini menjadi level tertinggi sejak invasi besar Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Lonjakan harga minyak terjadi setelah Iran melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah negara penghasil minyak mentah di kawasan Teluk.

Pakistan yang sangat bergantung pada impor energi dari wilayah tersebut langsung merasakan dampaknya. Pemerintah bahkan telah menaikkan harga BBM di SPBU sekitar 20 persen pada Jumat pekan lalu.

Kenaikan harga bahan bakar itu memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar di berbagai kota di Pakistan.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengakui keputusan menaikkan harga BBM merupakan langkah yang sulit, tetapi dianggap perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

“Krisis energi adalah krisis baru,” kata Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan.

Langkah Penghematan Energi Pemerintah Pakistan

Dalam rapat pemerintah yang digelar pada Senin, para menteri menyepakati sejumlah langkah penghematan energi guna mencegah kondisi ekonomi semakin memburuk.

Salah satu kebijakan utama adalah mengubah pola kerja di kantor pemerintah. Menurut keputusan tersebut, kantor pemerintah akan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu, kecuali sektor perbankan.

Selain itu, 50 persen pegawai diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan listrik.

Pemerintah juga mengambil langkah di sektor pendidikan dengan memperpanjang masa libur sekolah. Setelah dua minggu, kegiatan belajar mengajar akan dialihkan ke sistem daring.

Langkah lain yang diterapkan adalah pemotongan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas sebesar 50 persen selama dua bulan ke depan. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan darurat seperti ambulans.

Selain itu, pemerintah juga menyetujui beberapa kebijakan penghematan lainnya, antara lain:

• Pengurangan gaji pegawai pemerintah

• Larangan pembelian peralatan baru di lembaga pemerintah

• Pembatasan perjalanan dinas luar negeri kecuali yang dianggap penting bagi kepentingan negara

Menurut Perdana Menteri Shehbaz Sharif, rapat daring akan diprioritaskan untuk mengurangi penggunaan transportasi dan biaya operasional.

Krisis energi yang melanda kawasan Teluk ternyata juga berdampak pada negara lain di Asia Selatan.

Pada Minggu sebelumnya, Bangladesh yang mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyak dan gas juga mulai menerapkan penjatahan bahan bakar.

Kebijakan tersebut memicu antrean panjang di SPBU dan meningkatkan potensi gangguan keamanan akibat kerusuhan di beberapa wilayah.

Selain itu, sejumlah kegiatan publik seperti pertunjukan lampu untuk perayaan kemerdekaan dan Ramadan di Bangladesh bahkan terpaksa dibatalkan demi menghemat energi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah kini mulai memberi dampak langsung terhadap stabilitas energi dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia.

Referensi:
Detik