BGN Buka Suara soal Sekolah yang Menolak Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait kemungkinan adanya sekolah yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak bersifat wajib dan tidak boleh disertai pemaksaan dalam pelaksanaannya.

Menurut Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, setiap sekolah memiliki hak untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak program MBG. Ia memastikan tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk ikut serta, serta melarang segala bentuk tekanan dari pihak mana pun.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya tidak apa-apa,” kata Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Nanik saat kegiatan koordinasi dan evaluasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu, 24 Januari.

MBG Bersifat Sukarela dan Tanpa Intimidasi

Penjelasan BGN ini muncul setelah adanya keluhan dari salah satu Kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum tersebut, beberapa sekolah elite di wilayah tersebut menolak menerima MBG meskipun memiliki jumlah siswa yang besar.

Kepala SPPG tersebut mengaku kesulitan memperluas cakupan penerima manfaat karena penolakan dari sekolah-sekolah dengan latar belakang ekonomi mapan. Bahkan, upaya meminta bantuan aparat kewilayahan seperti Danramil dan Kapolsek setempat tidak mengubah sikap pihak sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Nanik menegaskan bahwa BGN secara tegas melarang adanya pemaksaan, termasuk dengan melibatkan aparat atau menyampaikan narasi yang dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap pihak sekolah.

Menurut Nanik, pemerintah memang memiliki tujuan besar untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak dan mencegah kasus gizi buruk. Namun, pendekatan yang digunakan harus tetap mengedepankan prinsip sukarela.

“Pokoknya, Kepala SPPG, kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” ujar Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini seolah-olah sekolah yang menolak MBG dianggap tidak mendukung program pemerintah. Menurutnya, pendekatan semacam itu justru bertentangan dengan semangat program MBG yang berbasis kepedulian sosial.

BGN menilai bahwa sekolah-sekolah elite umumnya telah mampu memenuhi kebutuhan gizi para siswanya secara mandiri. Oleh karena itu, jika sekolah-sekolah tersebut memilih untuk tidak menerima MBG, hal tersebut tidak menjadi persoalan.

SPPG Diminta Fokus ke Kelompok yang Lebih Membutuhkan

Alih-alih memaksakan program ke sekolah yang menolak, Nanik menyarankan para Kepala SPPG untuk lebih aktif menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi.

Berdasarkan arahan BGN, masih banyak kelompok rentan yang belum tersentuh program MBG dan membutuhkan perhatian lebih serius. Kelompok tersebut antara lain pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak jalanan yang masih usia sekolah, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” pungkas Nanik.

BGN berharap para Kepala SPPG dapat berkeliling ke wilayah cakupan masing-masing untuk memetakan kebutuhan secara lebih tepat sasaran. Dengan cara ini, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak maksimal dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka gizi buruk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip inklusif, sukarela, dan tanpa tekanan, sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional.

Referensi: CNN Indonesia