Alasan Hakim Tak Menahan Laras Faizati Meski Dijatuhi Hukuman Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Laras Faizati Khairunnisa, meski terdakwa divonis hukuman enam bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan perbuatan menghasut publik melalui media sosial dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Ketua Majelis Hakim, I Ketut Darpawan, menjelaskan bahwa vonis tersebut disertai dengan pidana pengawasan, sehingga Laras tidak perlu menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Menurut Ketut, bentuk pidana tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan penjara, mengingat terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan proses hukum.

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Pasal 70 Ayat 1 KUHAP Baru yang menekankan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu, di antaranya yakni terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana,” kata I Ketut Darpawan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia menambahkan bahwa majelis menilai pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan berpeluang lebih efektif untuk diri terdakwa. “Majelis Hakim memperkirakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan akan berhasil untuk diri terdakwa,” lanjutnya.

Dalam pertimbangan hukum, majelis juga merujuk pada ancaman pidana Pasal 160 KUHP lama yang mengatur hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda paling banyak Rp 4.500.000. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai pidana pengawasan merupakan hukuman yang adil dan proporsional bagi Laras.

Hakim Nilai Tak Ada Upaya Mengorganisir Massa

Meski mengakui perbuatan Laras tergolong berbahaya karena dilakukan saat situasi masyarakat tengah memanas, majelis hakim menilai terdakwa tidak pernah mengorganisir atau menggerakkan massa secara langsung. Seluruh perbuatan dilakukan melalui unggahan di media sosial tanpa upaya mengumpulkan orang untuk bertindak secara fisik.

“Menurut Majelis Hakim, sekalipun perbuatan menghasut dilakukan dengan sengaja dan pada saat kondisi masyarakat sedang marah adalah perbuatan yang berbahaya bagi keselamatan orang lain dan ketertiban umum, namun terdakwa tidak melakukan tindakan lain seperti mengorganisir atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham,” ujar Ketut.

Selain itu, latar belakang sosial serta masa depan terdakwa juga menjadi bahan pertimbangan. Berdasarkan fakta persidangan, majelis menilai Laras masih memiliki peluang besar untuk dibina dan memperbaiki diri.

“Riwayat hidup dan kondisi sosial terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa memiliki potensi mampu menjadi pribadi yang lebih baik sehingga pidana penjara yang panjang justru dapat berpengaruh buruk kepada masa depan terdakwa,” kata I Ketut.

Atas dasar tersebut, majelis memilih menjatuhkan pidana pengawasan dengan syarat Laras tidak mengulangi tindak pidana selama masa pengawasan. Ketut menjelaskan bahwa pidana pengawasan dalam sistem hukum lama dikenal sebagai pidana percobaan.

Ia juga mengingatkan bahwa terdakwa tetap memiliki hak untuk menerima atau mengajukan banding dalam waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Referensi: Liputan6