Pemerintah Melaka Bahas Rencana Jembatan ke Indonesia Lintasi Selat Malaka

Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan penghubung antara Malaysia dan Indonesia dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 menit. Rencana ini masih berada pada tahap awal dan akan diawali dengan kajian menyeluruh yang dijadwalkan mulai Januari 2026.

Menurut Ab Rauf Yusoh, Ketua Menteri Melaka, kajian tersebut akan membahas rencana pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang menghubungkan kawasan Pengakalan Balak di Masjid Tanah dengan wilayah Indonesia. Studi ini mencakup aspek teknis, ekonomi, serta logistik untuk memastikan kelayakan proyek berskala besar tersebut.

“Setelah itu, kami akan membawa proposal ini ke otoritas Indonesia untuk mendiskusikan implementasi bersama projek tersebut,” kata Ab Rauf Yusoh, Ketua Menteri Melaka.

Berdasarkan penjelasan pemerintah negara bagian, hasil kajian akan disempurnakan sebelum diajukan ke Dewan Perencanaan Fisik Nasional Malaysia atau National Physical Planning Council. Lembaga tersebut akan meninjau dan mengevaluasi proposal sebelum menentukan langkah lanjutan.

Ab Rauf menilai proyek jembatan ini berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Melaka, khususnya dalam memperkuat konektivitas regional dan membuka peluang kerja sama lintas negara. “Kami percaya jika rencana ini terealisasi, jembatan ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” ujarnya.

Anggaran Konsultasi Disiapkan, Oposisi Pertanyakan Kesiapan Dana

Sebagai tahap awal, pemerintah Melaka telah menyiapkan anggaran sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar untuk kebutuhan konsultasi. Dana tersebut dialokasikan guna membahas berbagai persoalan teknis, ekonomi, dan aspek logistik yang berkaitan dengan rencana pembangunan jembatan lintas Selat Malaka.

“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, yang membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” kata Ab Rauf Yusoh.

Namun, rencana ambisius ini juga menuai kritik dari pihak oposisi. Yadzil Yaakub, pemimpin oposisi Melaka, mempertanyakan tujuan dan manfaat proyek tersebut, terutama dari sisi pembiayaan. Ia menilai pembangunan jembatan membutuhkan dana sangat besar, sementara kondisi keuangan Melaka masih terbatas.