Netanyahu Tegaskan: “Tidak Ada Negara Palestina” Saat Meresmikan Permukiman Tepi Barat

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina. Pernyataan itu disampaikannya saat meresmikan proyek permukiman besar di wilayah yang diduduki, yaitu Tepi Barat.

Dalam acara di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem, Netanyahu menyatakan bahwa tanah itu milik Israel. “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” ujar Netanyahu. Ia menambahkan bahwa pemukiman tersebut akan diperkuat bukan hanya dari aspek tanah, tetapi juga dari sisi keamanan dan populasi.

Salah satu titik yang dibicarakan adalah lahan E1, area yang dianggap sangat strategis karena terletak di antara Yerusalem dan Maale Adumim. Pembangunan di E1 sudah direncanakan sejak lama, tetapi selalu menghadapi kritik dan pertentangan dari komunitas internasional.

Bulan lalu, Menteri Keuangan Israel yang tergabung dalam kelompok konservatif, Bezalel Smotrich, mendukung pembangunan sekitar 3.400 rumah di E1. Dukungan itu memperkuat langkah pemerintah yang ingin memperluas pemukiman di wilayah yang sensitif secara politik dan diplomatik tersebut.

Sejumlah pihak internasional merespon keras pernyataan dan langkah-langkah tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyebut rencana pembangunan permukiman di E1 sebagai “ancaman eksistensial” bagi peluang terbentuknya negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Israel.

Dalam hukum internasional, semua pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak 1967 dianggap ilegal, tak peduli apakah ada izin perencanaan dari pihak Israel atau tidak. Realitas ini menjadikan pembangunan di E1 dan pernyataan Netanyahu menjadi benda perdebatan serius di forum internasional.

Beberapa negara Barat telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina melalui sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara tersebut melihat pengakuan negara sebagai langkah politik dan diplomatik untuk mendorong solusi dua negara. Inggris dan Prancis termasuk yang menyatakan rencana tersebut jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dalam perang di Gaza.

Tetapi, pernyataan Netanyahu bahwa “tempat ini milik kami” dan bahwa pembangunan di Maale Adumim akan diperkuat populasi penduduknya menunjukkan bahwa pemerintah Israel tidak hanya ingin mempertahankan wilayah, tetapi juga memperluas pengaruh kontrolnya di area yang strategis.

LSM-Israel seperti Peace Now mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan rumah di wilayah E1 dapat dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Mereka menyebut bahwa langkah tersebut bisa memutus koneksi antara bagian utara dan selatan Tepi Barat, sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan jalan diplomasi menuju solusi dua negara secara damai.

Di sisi lain, jumlah warga Palestina di Tepi Barat sekitar tiga juta orang, sementara pemukim Israel di wilayah yang sama jumlahnya sekitar 500.000 orang. Kehidupan di wilayah tersebut terus dipengaruhi oleh ketidakpastian politik, keamanan, dan tekanan diplomatik dari berbagai negara serta badan internasional.