Trotoar Margonda ‘Mati Gaya’: Diparkiri Motor dan Ramai PKL, Pejalan Kaki Terabaikan

Trotoar itu seharusnya jadi milik para pejalan kaki, tempat kita bisa melangkah santai tanpa perlu khawatir melebar ke badan jalan. Tapi di Jalan Margonda, Depok, kenyataannya agak berbeda. Trotoar di sana sering ‘diserobot’ oleh sepeda motor yang parkir seenaknya dan PKL yang menata dagangannya segampang itu.

Trotoar: Ruang Pejalan Kaki yang Tergerus

Margonda itu semacam urat nadi kota—banyak orang berlalu-lalang, terutama mahasiswa dan pekerja. Sayangnya, trotoar yang seharusnya jadi ‘jalur aman’ itu malah jadi area parkir liar dan dagangan kaki lima. Coba bayangkan: kita ingin jalan kaki, tapi malah harus minggir karena penuh motor, gerobak, dan pedagang. Itu bikin aktivitas sekilas sederhana seperti berjalan kaki jadi ribet dan kadang berbahaya.

Beberapa warga bahkan cerita pernah ikut trauma: mau ke kampus atau kantor, trotoar ramai banget, akhirnya turun ke badan jalan. Sedangkan PKL dan motor itu jadi biang kemacetan, bukan sekadar obyek jualan.

Penertiban Gagal: Dari Digembosi hingga Dibiarkan

Sebenarnya, pemerintah Depok sudah usaha menertibkan. Misalnya pada Juli 2024, ada penertiban besar-besaran: 42 motor bannya digembosi, tiga mobil digembok, dan ratusan kendaraan nongkrong di trotoar terima surat cinta berupa imbauan atau tilang

Tapi kendala terbesar masih soal konsistensi penindakan. Masih ada trotoar yang diserobot—apalagi yang dekat Balai Kota atau Mapolres. Padahal, itu fasilitas publik primer! Warga menyayangkan kondisi ini—apalagi kalau sudah dekat kantor pemerintahan, malah dibiarkan begitu saja. Bukannya jadi contoh, malah justru bikin malu daerah.

Bukan Sekadar Ketertiban—Ini soal Hak Pejalan Kaki

Kalau ditanya apa kerugian utama? Jelas akses pejalan kaki jadi terampas. Trotoar bukan cuma jalur fizikal, tapi juga simbol penghormatan terhadap mereka yang memilih berjalan kaki—entah karena kesehatan, hemat, atau tidak ngendarain kendaraan. Saat ruang itu dicaplok motor dan PKL, artinya hak dasar mereka jadi terabaikan.

Lebih parahnya lagi: parkir liar sering dikelola oleh juru parkir ilegal. Ini menambah potensi konflik—pejalan kaki bisa jadi sasaran premanisme berkedok parkir, atau malah dipalak sepintas. Itu bukan peristiwa aksi kriminal terbuka, tapi wujud dari pembiaran yang bikin ruang publik makin semrawut dan tak nyaman.

Trotoar Ideal Versus Realitas Kasatmata

Sebenarnya pemerintah sudah bangun trotoar yang ideal—ramah disabilitas, lebar, dan rapi. Tapi sayangnya, trotoar yang mulus itu kemudian dimanipulasi fungsinya. Dari trotoar layak, jadi tempat dagang dan parkir. Ironis, ya? .

Revitalisasi ini seharusnya bikin lingkungan ramah pejalan kaki dan inklusif, tapi kalau fungsi dasarnya saja lupa dihormati, ya sulit untuk memberi pengalaman nyaman. Kondisi ini mencerminkan bahwa trotoar jadi korban budaya ‘mobilis’ yang lupa pentingnya fasilitas pejalan kaki.

Harapan dari Warga: Aksi Nyata Dibanding Janji

Singkat cerita: warga berharap penertiban bukan cuma acara sekali lalu. Mereka butuh penegakan aturan yang rutin, bukannya cuma saat ada keluhan. Dishub, Satpol PP, semua seharusnya turun mulai pagi hingga malam. Kalau cuma paspetugas bengong melihat pelanggaran, ya jadi bikin kesel. Trotoar itu hak pejalan kaki, bukan pajangan saja.

Selain itu, ada juga yang berharap pemerintah membangun budaya baru: edukasi untuk pengendara motor, toko, dan PKL agar mulai menghargai trotoar sebagai zona aman pejalan kaki. Bukan sekadar razia lalu lupa.