Thailand dan Kamboja Siap Duduk Bersama Bahas Gencatan Senjata

Thailand dan Kamboja dijadwalkan menggelar pertemuan penting untuk membahas negosiasi gencatan senjata menyusul konflik bersenjata yang kembali pecah di wilayah perbatasan kedua negara. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 24 Desember 2025, sebagai upaya meredam ketegangan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, pembicaraan akan dilakukan melalui mekanisme bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Proses negosiasi ini akan diketuai oleh menteri pertahanan dari Thailand dan Kamboja melalui Komite Perbatasan Umum atau General Border Committee.

“GBC akan mengadakan pertemuan pada 24 Desember 2025 untuk membahas implementasi dan verifikasi gencatan senjata,” kata Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Ia menambahkan bahwa negara-negara anggota ASEAN berharap konflik yang terjadi dapat segera diredam. “Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan harapan agar permusuhan dapat segera mereda,” ujarnya.

Rencana pertemuan tersebut muncul setelah para Menteri Luar Negeri ASEAN menggelar pertemuan di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota menyampaikan dukungan terhadap langkah dialog antara Thailand dan Kamboja.

“Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyambut baik diskusi tentang dimulainya kembali gencatan senjata dan penghentian permusuhan,” kata Mohamad Hasan.

Konflik Perbatasan dan Harapan Perdamaian

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menegaskan pentingnya memberikan ruang dan waktu yang cukup dalam proses negosiasi. Menurutnya, perencanaan implementasi gencatan senjata harus disusun secara rinci agar perdamaian dapat bertahan dalam jangka panjang.

Ia menyebut langkah tersebut diperlukan untuk mencapai gencatan senjata yang benar-benar efektif dan berkelanjutan. Upaya diplomatik ini dinilai krusial mengingat dampak konflik yang terus meluas.

Dalam beberapa pekan terakhir, bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja telah menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data dari otoritas setempat, belasan orang dilaporkan tewas, sementara ratusan ribu warga di wilayah perbatasan terpaksa mengungsi demi keselamatan.

Sebelumnya, kedua negara juga sempat terlibat konflik bersenjata pada Juni 2025 yang berlangsung selama lima hari. Saat itu, gencatan senjata berhasil dicapai setelah proses mediasi yang dipimpin Malaysia sebagai ketua ASEAN. Kesepakatan tersebut kemudian diperluas menjadi perjanjian perdamaian pada Oktober 2025.

Namun, eskalasi terbaru menunjukkan rapuhnya stabilitas di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, pertemuan yang dijadwalkan pekan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghentikan kekerasan dan mendorong perdamaian yang lebih permanen di kawasan Asia Tenggara.

Referensi: CNN Indonesia