Purbaya Yudhi Sadewa Soroti Dugaan Pemerasan Pajak Rp 300 Juta di Semarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti aduan masyarakat terkait perilaku oknum pegawai pajak yang dinilai menyimpang. Ia menyebut ada laporan dari warga yang mengaku diminta membayar Rp 300 juta oleh petugas pajak di Semarang dengan dalih mencari kesalahan administrasi.

Menurut laporan yang dibacakan langsung oleh Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (24/10), pengadu menyampaikan bahwa perusahaannya sudah menjalankan kewajiban pajak secara patuh. Namun oknum pajak tersebut tetap menuduh perusahaan tidak taat dan menagih sejumlah uang besar agar persoalan dianggap selesai.

“Halo Min, kalau boleh usul, di Semarang ada pegawai pajak yang main kotor, perusahaan saya disuruh bayar Rp 300 juta tahun ini. Tolong ditindaklanjuti. Padahal kami taat pajak, tapi pegawai tersebut mencari-cari kesalahan kami,” kata Purbaya saat membacakan laporan masyarakat yang masuk melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya (0822-4040-6600).

Purbaya Geram dan Minta Laporan Segera Ditindaklanjuti

Usai membacakan pesan tersebut, Purbaya mengaku terkejut masih ada oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berani melakukan praktik tidak terpuji. Ia pun langsung memerintahkan jajarannya untuk memverifikasi dan menindaklanjuti aduan itu dengan cepat.

“Nanti di-follow up dengan ini. Berarti memang ada ya? Masih ada begitu ya?” kata Purbaya sembari menunjukkan rasa heran dan kecewa.

Menurut penjelasan dari Kemenkeu, kanal Lapor Pak Purbaya (LPP) menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan praktik menyimpang, memberikan masukan, atau bertanya seputar layanan keuangan negara. Kanal ini juga menjadi bentuk transparansi dan upaya meningkatkan integritas aparat di bawah Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data yang disampaikan Purbaya, hingga 24 Oktober 2025, total laporan yang diterima melalui kanal tersebut mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah itu, 14.025 laporan telah diverifikasi, terdiri atas 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan lebih dari 12.000 pesan lain yang termasuk kategori umum. Sementara 14.365 laporan lainnya masih dalam tahap verifikasi lebih lanjut.

Dari total laporan yang sudah diverifikasi, 437 laporan telah dinyatakan valid untuk ditindaklanjuti. Rinciannya meliputi 239 laporan terkait DJP dan 198 laporan terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wow, berbalik sekarang,” ujar Purbaya saat membacakan data tersebut.

Pengawasan Diperketat, Masyarakat Diimbau Laporkan Oknum Pajak

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperketat pengawasan internal terhadap pegawai di lingkungan DJP dan DJBC. Ia juga mengajak masyarakat aktif melapor bila menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak atau bea cukai.

Menurutnya, laporan dari publik berperan besar dalam memperbaiki tata kelola pajak yang bersih dan profesional. Kementerian Keuangan, katanya, tidak akan menoleransi praktik-praktik yang mencoreng nama baik institusi.

Kanal Lapor Pak Purbaya menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem yang terbuka dan responsif terhadap aduan masyarakat. Masyarakat dapat mengirimkan laporan melalui nomor WhatsApp resmi 0822-4040-6600, dengan menyertakan bukti pendukung agar laporan dapat diverifikasi dengan cepat.

Melalui mekanisme ini, Purbaya berharap setiap tindakan menyimpang dapat segera diidentifikasi dan ditindak secara tegas. “Kami ingin memastikan keadilan bagi masyarakat dan menjaga integritas lembaga keuangan negara,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Referensi:
Detik Finance