Penobatan Pakubuwono XIV Tetap Berjalan Meski Menuai Penolakan Internal Keraton

Proses penobatan KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram atau Purbaya sebagai Pakubuwono XIV tetap berlangsung di Keraton Surakarta pada Sabtu 15 November, meskipun terdapat permintaan penundaan dari Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan. Imbauan tersebut sebelumnya disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Pengageng Parentah Keraton, KGPHA Dipokusumo.

Menurut Tedjowulan, Keraton Surakarta saat ini masih berada dalam masa berkabung setelah wafatnya Pakubuwono XIII Hangabehi pada Minggu 2 November. Ia menegaskan bahwa masa berkabung minimal berlangsung 40 hari sehingga upacara jumenengan dinilai tidak tepat dilaksanakan sebelum waktu itu terlewati. “Kami mengingatkan agar pihak terkait menahan diri karena Keraton masih memasuki masa berkabung 40 hari,” kata Tedjowulan dalam pernyataan tertulis.

Juru bicara Tedjowulan, Kangjeng Pakoenegoro (Candra Malik), menjelaskan bahwa permintaan penundaan didasarkan pada SK Menteri Dalam Negeri nomor 430-9233 tahun 2017 yang menempatkan Maha Menteri sebagai pelaksana fungsi ad interim Paku Buwono XIII. Ia menambahkan bahwa posisinya diperkuat oleh surat Menteri Kebudayaan tahun 2025 mengenai pengelolaan Keraton Surakarta.

Meskipun demikian, prosesi penobatan tetap berjalan sesuai agenda. Berdasarkan laporan dari sumber resmi keraton, Purbaya mengucapkan sumpah jabatan di Bangsal Manguntur Tangkil, Kompleks Siti Hinggil. Dalam sabdanya, ia menegaskan kesediaannya memimpin berdasarkan syariat Islam, paugeran adat, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Saya akan menjalankan kepemimpinan sesuai paugeran dan mendukung NKRI lahir batin,” kata Pakubuwono XIV dalam sabdanya.

Di sisi lain, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani selaku juru bicara Keraton Surakarta menyatakan bahwa prosesi jumenengan sudah mengikuti aturan adat. Menurutnya, seluruh persyaratan pengangkatan raja telah dipenuhi. “Semuanya sudah sesuai paugeran dan dipersiapkan sejak lama,” kata GKR Timoer.

Sementara itu, dinamika internal semakin terlihat ketika KGPH Mangkubumi, putra lain dari almarhum PB XIII, dikukuhkan sebagai Pangeran Pati oleh Lembaga Dewan Adat (LDA). Pengukuhan ini menandai munculnya dua klaim legitimasi atas posisi penerus takhta, sehingga mempertegas adanya perbedaan sikap di lingkungan internal keraton.

Referensi:
CNNIndonesia