Penggeledahan di Rumah Noel: KPK Sita Alphard dan 4 HP Tersembunyi di Plafon

Kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kembali jadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita satu unit mobil Alphard berwarna hitam serta beberapa barang bukti elektronik. Yang mengejutkan, ada empat unit ponsel ditemukan di plafon rumah Noel. Penemuan ini langsung menimbulkan pertanyaan apakah perangkat itu sengaja disembunyikan atau hanya diletakkan tanpa maksud tertentu.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan semua barang bukti yang ditemukan, termasuk mobil dan ponsel, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Penyidik akan menelusuri asal-usul Alphard dan juga isi dari ponsel yang disita. Ponsel tersebut bisa menjadi kunci penting dalam mengungkap lebih jauh jalannya aliran dana dalam kasus ini.

Kasus pemerasan sertifikasi K3 sendiri berawal dari dugaan manipulasi biaya yang seharusnya hanya Rp 275 ribu per peserta, namun melonjak hingga Rp 6 juta. Selisih dana inilah yang diduga dikumpulkan secara sistematis sejak 2019. Dari total selisih yang mencapai Rp 81 miliar, Noel disebut menerima jatah hingga Rp 3 miliar serta sebuah motor Ducati.

KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan, beberapa koordinator K3, serta pihak swasta. Penyitaan Alphard dan ponsel dari rumah Noel menambah daftar barang bukti yang diharapkan bisa membuka tabir praktik pemerasan ini.

Temuan empat ponsel di plafon menambah keunikan dari penggeledahan kali ini. KPK memastikan akan mendalami keberadaan perangkat tersebut, termasuk kemungkinan bahwa ponsel berisi percakapan penting, catatan transaksi, atau informasi lain yang bisa memperkuat dakwaan terhadap pihak-pihak terlibat.

Penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk membongkar praktik penyalahgunaan kewenangan dalam sertifikasi K3, yang seharusnya ditujukan untuk keselamatan pekerja, namun justru diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi oleh sejumlah pihak.