Pemda Diminta Aktif Sosialisasikan Kebijakan PBG Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk aktif mensosialisasikan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Tito, kebijakan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat kecil dan sejalan dengan program nasional penyediaan tiga juta rumah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden sangat serius. Kalau kita lihat programnya, selalu berpihak pada rakyat kecil. Ini menjadi perhatian beliau,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Majapahit Convention Semarang (MAC), Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025). Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta perbankan nasional seperti Bank BNI, Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BRI.

Dampak Positif untuk Daerah dan Masyarakat

Berdasarkan data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mempercepat realisasi program tersebut. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Tito menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat kecil, tetapi juga menguntungkan daerah. Ia menilai pembangunan rumah rakyat akan berimbas positif pada pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Manfaatnya bukan hanya bagi masyarakat yang belum punya rumah atau yang berpenghasilan rendah. Dalam perhitungan ekonomi, kalau tiga juta rumah dibangun, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Peran Strategis Pemda Jateng

Tito juga menilai Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pelaksanaan kebijakan ini karena seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP dinilai dapat mempercepat proses pelayanan PBG di daerah.

Ia pun meminta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memperkuat koordinasi dengan kepala daerah se-Jateng, termasuk menggandeng pengusaha real estate, asosiasi perbankan, dan pihak terkait lainnya.

“Semua pihak harus bertemu dan berkolaborasi. Pemerintah, pengusaha, dan perbankan harus bersinergi agar kebijakan ini berjalan efektif,” tutur Tito.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan sejumlah undangan dari sektor perumahan dan keuangan.

Referensi: Detik News