MKD DPR Akan Segera Panggil Sahroni dan Uya Kuya Atas Tekanan Publik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan telah menerima laporan resmi dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), yang mendesak agar DPR segera memeriksa lima anggota dewan yang dinonaktifkan partainya. Laporan ini mencakup nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan Adies Kadir.

Jadwal Pemeriksaan Segera Disusun

Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat internal pada hari Senin mendatang untuk menentukan jadwal pemeriksaan. Alasannya, penetapan Partai berbeda dengan MKD, yang menetapkan agenda ini setelah melalui mekanisme kolegial dengan pimpinan dewan lainnya.

Dia menjelaskan bahwa setelah penjadwalan, MKD akan memanggil pelapor terlebih dahulu untuk memperdalam laporan mereka, baru kemudian memeriksa legislator yang dilaporkan. Tahapan ini penting agar proses penegakan etika berjalan adil dan tuntas.

Laporan Mengacu pada Beragam Kontroversi

Laporan yang masuk mencakup berbagai bentuk perilaku legislator yang dinilai memicu kegeraman publik. Termasuk video joget dalam sidang paripurna serta pernyataan kontroversial terhadap masyarakat. MKD bahkan berencana mengecek rekaman sidang melalui CCTV untuk memastikan fakta temuan.

MKD: Independen dan Tegas

Dek Gam menegaskan bahwa MKD bukan organsasi partai, melainkan lembaga internal DPR yang bertugas mengawal norma dan etika legislatif. Oleh karena itu, penanganan laporan ini dilakukan secara profesional, bukan karena tekanan eksternal.

Gabung dengan Tuntutan Lebih Besar

Aksi MKD ini muncul berbarengan dengan desakan publik melalui kampanye “17+8 Tuntutan Rakyat”—beberapa poin di dalamnya meminta DPR memberikan sanksi serius terhadap anggota yang dianggap bertindak tidak etis atau memicu kontroversi.