Mengapa Program BBM E10 Indonesia Masih Sulit Diterapkan?

Rencana penerapan bahan bakar bensin campur etanol 10 persen atau E10 di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Sejumlah ahli menilai target pemerintah untuk mulai menjalankan program tersebut tahun depan dinilai terlalu ambisius karena kesiapan industri bioetanol nasional masih jauh dari kata siap.

Industri Bioetanol Belum Siap dari Hulu ke Hilir

Menurut Ronny Purwadi, Dosen Program Studi Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), target instan penerapan E10 tahun depan hampir mustahil tercapai. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur dan kapasitas produksi bioetanol di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan campuran bahan bakar secara nasional.

“Hitung-hitungannya belum. Kalau mengandalkan industri bioetanol saat ini, jelas belum siap,” kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/10).

Ia menegaskan, membangun pabrik etanol berskala fuel grade untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor bukan pekerjaan mudah dan memerlukan waktu panjang. “Kalau kita bangun hari ini, pabrik bioetanol tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Cita-cita boleh, tapi realisasi harus dihitung dengan matang,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa meskipun semangat menuju kemandirian energi terbarukan tinggi, implementasinya tetap membutuhkan kesiapan industri dari hulu ke hilir agar tidak hanya sekadar proyek ambisius.

Kebijakan Pemerintah dan Revisi Target

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerapan mandatory BBM E10. Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang mengatakan seluruh bahan bakar jenis bensin di Indonesia akan mengandung 10 persen etanol mulai tahun depan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil serta memperkuat kemandirian energi nasional. “Tahun depan direncanakan kita sudah mulai pakai bensin campur 10 persen etanol atau metanol,” kata Zulhas.

Namun, Bahlil kemudian merevisi pernyataan tersebut dengan menyebut bahwa pemerintah masih menghitung waktu penerapan yang realistis. Berdasarkan perhitungannya, program E10 kemungkinan baru bisa diterapkan paling cepat pada 2027. Ia menambahkan bahwa penerapan kebijakan itu membutuhkan pembangunan pabrik etanol baru di dalam negeri yang dapat menyerap bahan baku seperti singkong dan tebu.

“Petani-petani kita akan kami dorong untuk berpartisipasi. Saat ini sedang dilakukan kajian apakah mandatori ini bisa berjalan di 2027 atau 2028,” ucap Bahlil, dikutip dari CNBC Indonesia.

Potensi dan Risiko dalam Pengurangan Impor BBM

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, Ronny mengakui bahwa penggunaan bensin etanol (E10) memang berpotensi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Namun, menurutnya, semua dampak positif itu harus dihitung secara cermat. “Berapa pengurangan impornya belum bisa dipastikan, karena perhitungannya masih belum dilakukan,” kata Ronny.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus mengurangi impor BBM, tetapi juga memastikan etanol yang digunakan tidak berasal dari impor. Jika produksi dalam negeri belum siap, justru ada risiko impor etanol meningkat, yang berarti tujuan kemandirian energi tidak tercapai.

Sebagai informasi, etanol dapat diproduksi dari berbagai bahan pangan seperti nira tebu, jagung, gandum, kentang, hingga anggur. Negara seperti Brasil menghasilkan etanol dari tebu, sementara Amerika Serikat dari jagung. Di Indonesia, bahan baku potensial untuk produksi etanol antara lain molase, singkong, sorgum, dan nira aren.

Referensi: CNN Indonesia