Mayoritas Mobil Listrik di Jakarta Ternyata Bukan Kendaraan Pertama, Ini Faktanya

Minat masyarakat terhadap mobil listrik terus menunjukkan tren positif, terutama di Jakarta. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul temuan yang memicu perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, sekitar 78 persen pemilik mobil listrik di ibu kota menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan kedua atau bahkan kendaraan berikutnya.

Menurut Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi terkait efektivitas pemberian insentif kendaraan listrik yang selama ini berlaku.

“Dan pemilik mobil listrik ini, yang merupakan kendaraan kedua, dan seterusnya itu 78 persen,” kata Lusiana Herawati saat acara Jakarta Budget Talks: Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2026.

Menurut Lusiana, temuan tersebut membuka ruang diskusi mengenai aspek keadilan dalam pemberian insentif fiskal. Ia menilai pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu meninjau kembali sasaran kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Pertumbuhan Mobil Listrik Tinggi, Potensi Pajak yang Hilang Mencapai Rp2 Triliun

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan berbagai kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik berbasis baterai. Berdasarkan kebijakan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ, kendaraan listrik memperoleh pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain insentif pajak, kendaraan listrik juga masih diperbolehkan melintas di kawasan pembatasan lalu lintas ganjil genap di Jakarta. Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Namun, berdasarkan data Bapenda DKI Jakarta, pertumbuhan kendaraan listrik hingga triwulan II 2026 mencapai sekitar 33 persen. Kondisi tersebut berdampak pada potensi penerimaan daerah yang tidak dipungut melalui PKB dan BBNKB hingga sekitar Rp2 triliun.

Rinciannya meliputi sekitar Rp515 miliar dari pembebasan PKB dan sekitar Rp1,5 triliun dari pembebasan BBNKB.

Menurut Lusiana Herawati, besarnya angka tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi kendaraan listrik di ibu kota. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 63 persen mobil listrik di Indonesia saat ini berada di Jakarta, sehingga dampak fiskal kebijakan insentif paling besar juga dirasakan oleh pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi mobil listrik secara nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan wholesales tercatat sebanyak 15.716 unit pada 2023, meningkat menjadi 43.188 unit pada 2024, kemudian melonjak menjadi 103.931 unit sepanjang 2025. Memasuki semester pertama 2026, distribusi nasional telah mencapai 69.739 unit.

Berdasarkan informasi dari ANTARA, pemerintah masih menempatkan insentif kendaraan listrik sebagai salah satu strategi untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon nasional. Namun, berbagai pihak juga mulai mendorong evaluasi berkala agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Meningkatnya kepemilikan mobil listrik menunjukkan adopsi kendaraan ramah lingkungan terus berkembang. Di sisi lain, komposisi kepemilikan yang didominasi kendaraan kedua menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan insentif pada masa mendatang.

Referensi:
CNN Indonesia