KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT, Ini Fakta yang Terungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) malam.

Informasi penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Menurut Fitroh, operasi memang dilakukan terhadap Bupati Pemalang, namun hingga kini lembaga antirasuah itu belum mengungkap perkara dugaan korupsi yang melatarbelakangi penindakan tersebut.

“Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK, saat memberikan konfirmasi.

Hingga Rabu (29/7/2026) pagi, KPK juga belum menjelaskan barang bukti yang diamankan maupun jumlah pihak lain yang ikut dibawa dalam operasi tersebut. Proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga rincian perkara belum dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari KPK, operasi ini menjadi OTT terhadap kepala daerah yang ke-12 sepanjang 2026. Langkah tersebut menunjukkan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih terus dilakukan.

Profil Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Anom Widiyantoro menjabat sebagai Bupati Pemalang setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Nurkholes. Pasangan tersebut memperoleh dukungan dari Partai Golkar, Perindo, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, dan Partai Hanura.

Berdasarkan data dari Universitas Diponegoro, Anom lahir pada 20 Maret 1970. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai profesional di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Anom merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro pada 1996. Pendidikan kemudian dilanjutkan ke jenjang Magister Manajemen Universitas Padjadjaran dan diselesaikan pada 2005.

Sebelum dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 2025, Anom sempat menduduki jabatan sebagai Direktur PT Wijaya Karya Realty, salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor properti.

Sementara itu, berdasarkan informasi awal dari referensi tambahan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga antirasuah biasanya memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum menyampaikan hasil resmi kepada publik.

Perkembangan perkara ini masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, barang bukti, maupun pihak lain yang terlibat diperkirakan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai.

Referensi:
Kompas.com