KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya dalam Kasus Korupsi Rel Kereta Api Jawa Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA wilayah Jawa Timur. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah itu memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Budi Karya dijadwalkan pada Rabu 18 Februari 2026 di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Benar, hari ini Rabu 18 Februari, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019 sampai 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian wilayah Jawa Timur,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

Berdasarkan keterangan dari KPK, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, belum dijelaskan secara rinci materi apa saja yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut. Hingga jadwal pemeriksaan berlangsung, Budi Karya disebut belum memenuhi panggilan tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di bawah DJKA Kementerian Perhubungan. Perkara tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan terbagi di beberapa daerah, salah satunya Jawa Timur yang kini tengah menjadi fokus penyidikan.

Perkembangan Tersangka Kasus DJKA

Dalam proses penyidikan yang berjalan, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satu perkembangan terbaru adalah penetapan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka.

Menurut Budi Prasetyo, penetapan Sudewo bukan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. “Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bahwa Pak SDW ini bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati ya, tapi dalam konteks sebagai anggota DPR RI Komisi V, yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” kata Budi di Gedung KPK, Kamis 22 Januari.

Artinya, keterlibatan Sudewo diduga terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, komisi yang memiliki kemitraan kerja dengan Kementerian Perhubungan, termasuk DJKA.

Kasus dugaan korupsi jalur kereta api ini menjadi perhatian karena menyangkut proyek infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada konektivitas dan pelayanan transportasi publik. KPK terus mendalami alur anggaran, proses pengadaan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Pemanggilan terhadap Budi Karya sebagai saksi menandakan penyidik ingin menggali informasi dari level pengambil kebijakan saat proyek berlangsung. Sebagai Menteri Perhubungan periode 2019 sampai 2024, Budi Karya memiliki peran penting dalam pengawasan dan kebijakan sektor perkeretaapian nasional.

KPK menegaskan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Lembaga ini juga memastikan setiap pihak yang dipanggil wajib memberikan keterangan guna membantu proses penyidikan.

Referensi:
Detik