Kisruh Sewa Kios Blok M: Biaya Boncos, MRT Disorot dan UMKM Diprioritaskan

Kekisruhan tarif sewa kios di District Blok M—juga dikenal sebagai Plaza 2—memantik respons serius dari berbagai pihak, mulai pengelola, koperasi, hingga Pemprov DKI Jakarta.

Lonjakan Biaya Sewa: Pedagang Terjepit

Pedagang UMKM di Blok M dikejutkan oleh tagihan sewa terbaru yang jauh melampaui batas sebelumnya. Jika sebelumnya mereka membayar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta, beberapa kini ditagih hingga lebih dari Rp 4,5 juta per bulan. Tarif ini muncul setelah adanya perjanjian baru antara MRT Jakarta dengan Kopema (Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai), yang mulai berlaku sekitar sepuluh hari lalu.

MRT: Kami Tak Tahu Tarif Naik

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menyatakan bahwa pihaknya tidak diberi tahu tentang kenaikan tarif tersebut. Selama ini, tagihan sewa yang mereka terima berjalan sesuai kesepakatan awal. Egijannya, MRT mengaku baru mengetahui adanya lonjakan setelah ramai diberitakan publik.

Kopema: Kami Cuma Jalankan Kebijakan MRT

Pihak Kopema membantah tudingan menaikkan sewa secara sepihak. Penasihat koperasi, Mumu Mujtahid, menegaskan bahwa mereka hanya menjalankan mandat MRT sesuai perjanjian pengelolaan. Skema baru memang mewajibkan pembayaran sewa melalui Kopema, termasuk biaya service charge dan uang jaminan.

Gubernur Pramono Turun Tangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons keras persoalan ini. Ia menegur langsung Dirut MRT dan meminta agar kerja sama dengan pihak kota di Blok M dibatalkan jika kesepakatan tidak dijalankan secara adil. Pramono menekankan bahwa UMKM harus menjadi prioritas dan tidak dibebani oleh kenaikan sewa yang tiba-tiba.