Kemnaker Gaungkan Prinsip “No One Left Behind” untuk Dunia Kerja Inklusif di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut mendukung prinsip “No One Left Behind” dalam membangun dunia kerja yang lebih inklusif. Komitmen ini digaungkan dalam acara Media Briefing yang diselenggarakan di Ruang KarirHub Kemnaker, Jakarta, dengan tema besar: Inklusi untuk Semua.

Dalam forum tersebut, Kemnaker menyampaikan bahwa inklusi ketenagakerjaan bukan hanya sekadar program, tetapi menjadi semangat dan arah kebijakan nasional agar tak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan ekonomi dan sosial.

Peran Media: Menyuarakan Kesetaraan

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menekankan bahwa media memiliki posisi vital dalam memperluas pemahaman publik tentang pentingnya keadilan dan inklusi dalam dunia kerja. Isu ketenagakerjaan saat ini berkembang cepat, sehingga dibutuhkan komunikasi yang aktif, terbuka, dan konsisten.

“Media briefing akan kami adakan rutin. Media punya peran luar biasa dalam menyuarakan prinsip inklusi, agar benar-benar tak ada yang tertinggal,” ujar Sunardi.

Ia juga menambahkan, dengan kerja sama antara pemerintah, media, dan sektor swasta, visi pasar kerja yang adil, ramah, dan bebas diskriminasi bisa benar-benar terwujud.

Akses Informasi Kerja Lewat KarirHub

Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Surya Lukita Warman, turut mengangkat peran platform digital KarirHub sebagai jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja.

KarirHub menyediakan informasi lowongan kerja secara nasional, gratis, dan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk mereka yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Kami mendorong perusahaan dan instansi untuk terus melaporkan lowongan kerja ke KarirHub. Dengan begitu, semua masyarakat bisa mendapat akses informasi yang sama,” jelas Surya.

Kemnaker berharap media membantu menyebarluaskan informasi mengenai KarirHub agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Komitmen Nyata bagi Disabilitas

Dalam konteks No One Left Behind, Kemnaker juga menaruh perhatian besar pada kelompok penyandang disabilitas. Anggun Sintana, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, mengingatkan bahwa UU mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai kuota tertentu.

“Inklusivitas bukan sekadar wacana. Pemerintah wajib memberi ruang kerja yang adil dan ramah disabilitas,” tegas Anggun.

Selain membuka lowongan, Kemnaker juga memfasilitasi pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan mereka bisa berdaya saing di pasar kerja.

Kolaborasi Multi-Pihak Adalah Kunci

Kemnaker menyadari bahwa mewujudkan dunia kerja inklusif tak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari sektor swasta, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil.

Prinsip No One Left Behind mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang terbuka, adil, dan berpihak pada semua golongan — termasuk kelompok rentan dan termarjinalkan.

Forum Media Briefing ini pun menjadi langkah awal membangun sinergi dan membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan dan media sebagai penyambung suara masyarakat.