Kebijakan Baru Korea Selatan Operator Seluler Harus Beri Internet Gratis

Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas dengan mewajibkan operator seluler menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat. Kebijakan ini menyasar sekitar tujuh juta pengguna ponsel sebagai bagian dari upaya menjamin hak dasar dalam akses digital.

Program ini memungkinkan pengguna tetap terhubung ke internet meski kuota utama mereka telah habis. Namun, terdapat batasan kecepatan yang diterapkan, yakni maksimal 400 Kbps, yang cukup untuk aktivitas dasar seperti mengirim pesan atau proses autentikasi.

Menurut Kementerian Sains dan ICT Korea Selatan, tiga operator besar yaitu SK Telecom, KT, dan LG Uplus telah menyetujui kebijakan tersebut. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab industri terhadap kebutuhan masyarakat akan konektivitas digital.

Alasan Kebijakan dan Dampaknya

Menteri Sains dan ICT Korea Selatan, Bae Kyung-hoon, menegaskan bahwa akses internet tanpa batas merupakan bagian dari hak dasar telekomunikasi. Oleh karena itu, biaya untuk menyediakan layanan minimum tersebut harus ditanggung oleh operator.

Meski kecepatannya jauh lebih rendah dibandingkan layanan normal, program ini tetap dianggap penting. Sebagai perbandingan, rata-rata kecepatan internet seluler di Korea Selatan mencapai 139 hingga 250 Mbps, bahkan jaringan 5G bisa menembus 400 Mbps.

Kebijakan ini juga tidak lepas dari sejumlah masalah yang menimpa operator telekomunikasi di negara tersebut. Berdasarkan laporan yang ada, SK Telecom pernah dikenai denda sebesar USD 97 juta atau sekitar Rp1,5 triliun akibat kebocoran sistem keamanan.

Selain itu, LG Uplus dilaporkan mengalami kebocoran data hingga 3TB, sementara KT disebut memiliki celah keamanan pada perangkatnya yang berisiko dimanfaatkan untuk penipuan siber.

KT bahkan sempat disorot karena diduga memasang perangkat lunak berbahaya pada sekitar 600.000 komputer pelanggan tanpa sepengetahuan mereka. Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Menurut Bae Kyung-hoon, kondisi ini menunjukkan bahwa industri telekomunikasi telah mencapai titik kritis. Ia menilai operator perlu memberikan kontribusi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, operator juga diwajibkan meningkatkan manfaat layanan untuk kelompok tertentu, termasuk warga lanjut usia. Selain itu, mereka berjanji menghadirkan paket 5G dengan harga terjangkau, maksimal USD 13,50 atau sekitar Rp216 ribu.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam melindungi hak digital masyarakat sekaligus mendorong operator untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan sistem mereka.

Referensi:
Detik