BP Tapera Usulkan Skema KPR Subsidi untuk Renovasi Rumah

BP Tapera Siapkan Skema Baru untuk MBR

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang mengkaji usulan baru agar pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dapat digunakan tidak hanya untuk membeli rumah baru, tetapi juga untuk renovasi rumah dan pembangunan rumah mandiri.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, wacana ini muncul sebagai bentuk graduasi bagi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah melunasi cicilan rumah sebelumnya. Melalui skema baru ini, mereka yang ingin meningkatkan kualitas rumahnya tetap bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan tanpa melanggar prinsip larangan “double pembiayaan”.

“Graduasi bagi para penerima FLPP sebelumnya yang sudah lunas dan ingin meningkatkan kualitas rumahnya. Prinsipnya tidak boleh double,” kata Heru dalam konferensi pers di kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah selesai melunasi pembiayaan rumah melalui FLPP berpotensi mendapatkan dukungan pembiayaan tambahan. Program ini juga akan menyasar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) atau mereka yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah karena keterbatasan finansial.

“Termasuk juga untuk bangun rumah, sudah punya tanah tapi tidak punya kemampuan finansial, bisa nanti diintervensi dengan FLPP,” ujar Heru.

Skema Pembiayaan Masih Digodok

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa BP Tapera masih menyiapkan mekanisme pembiayaan baru yang akan disesuaikan dengan kelompok atau desil pendapatan masyarakat penerima manfaat.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 98 persen penerima FLPP berasal dari MBR desil 3 sampai desil 8, dengan rentang pendapatan antara Rp3 juta hingga di atas Rp8 juta per bulan. Nantinya, perluasan pembiayaan ini akan tetap menyesuaikan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan keuangan calon penerima.

“Skema pembiayaan akan dilihat berdasarkan desil pendapatan, agar tepat sasaran dan sesuai prinsip keadilan,” ujar Heru.

Kebijakan baru ini juga tidak hanya berlaku bagi rumah tapak, tetapi mencakup hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen sederhana. Menurut Heru, selama aturan teknisnya telah disesuaikan, maka penyaluran subsidi KPR untuk renovasi dan pembangunan rumah bisa segera diterapkan.

“Sepanjang regulasinya sudah mengikuti, kebijakan penyalurannya akan menyesuaikan juga,” tutupnya.

Referensi: Kompas