Kebijakan Anggaran Jumbo Gubernur Kaltim Jadi Pemicu Aksi 21 April

Sejumlah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menjadi sorotan publik setelah dinilai menggunakan anggaran besar. Polemik ini akhirnya memicu aksi demonstrasi mahasiswa pada 21 April di depan kantor gubernur dan DPRD Kalimantan Timur.

Aksi yang didominasi mahasiswa tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Dalam aksi itu, sejumlah massa sempat diamankan aparat. Rudy sendiri tidak menemui langsung para demonstran. Namun, ia menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan masyarakat.

“Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen yang menjadi kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas,” kata Rudy melalui video yang diunggah di Instagram.

Deretan Kebijakan yang Jadi Sorotan

Kontroversi terhadap Rudy tidak muncul secara tiba-tiba. Sejumlah kebijakan dengan nilai anggaran besar menjadi pemicunya.

1. Pengadaan mobil dinas miliaran rupiah
Pada Februari 2026, Rudy disorot terkait rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Ia beralasan kendaraan tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas sebagai daerah penyangga ibu kota negara.

Menurut Rudy, Kalimantan Timur kerap menerima tamu dari dalam dan luar negeri. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” ujarnya.

Namun, rencana tersebut menuai kritik luas. Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, pemerintah pusat menyarankan agar pengadaan tersebut ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. Akhirnya, rencana itu dibatalkan.

2. Renovasi rumah dinas Rp25 miliar
Sorotan berikutnya datang dari anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar. Rudy menjelaskan bahwa dana tersebut tidak hanya untuk rumah dinasnya, tetapi juga fasilitas lain seperti rumah wakil gubernur dan pendopo.

Ia menyebut kondisi rumah dinas sudah lama tidak layak digunakan. “Mulai banyak yang tidak ada, seperti elektronik, toilet, lampu, hingga furnitur yang harus diperbaiki,” kata Rudy.

Meski demikian, sejumlah item dalam renovasi, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, menuai kritik publik.

Rudy mengakui hal tersebut dan menyatakan siap bertanggung jawab. Ia bahkan berjanji akan menanggung biaya item yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.

3. Anggaran makan pemprov hingga Rp10 miliar
Selain itu, anggaran makan dan minum di lingkungan Pemprov Kaltim juga menjadi perhatian. Rudy tidak membantah nilai anggaran tersebut mencapai sekitar Rp10,24 miliar pada 2026.

Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut justru mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 anggaran tercatat Rp12,33 miliar, meningkat di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, lalu turun kembali di 2025 menjadi Rp11,93 miliar.

Menurut Rudy, penting bagi publik untuk melihat data secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kalau salah ya diperbaiki, tapi jangan dibakar jadi isu yang tidak benar,” ujarnya.

Referensi:
CNNIndonesia