Evaluasi Diperlukan, Bukan Hanya Air Mata: Sindiran DPR ke Waka BGN atas Kasus Keracunan MBG

Latar Belakang Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah dengan tujuan mulia, yakni memastikan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga vendor penyedia makanan.

Namun, sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa siswa di berbagai wilayah membuat program ini menuai sorotan tajam. Insiden paling mencolok terjadi di Cipongkor, Bandung Barat, di mana 1.333 siswa dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kasus lain juga terungkap di Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dugaan ikan hiu goreng bermerkuri tinggi sebagai penyebab keracunan.

Kejadian tersebut menimbulkan keresahan besar di masyarakat dan memunculkan tuntutan evaluasi total agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

Kritik DPR terhadap Pelaksanaan MBG

Sindiran ke Wakil Kepala BGN

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyoroti sikap Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang disebut hanya merespons dengan menangis saat mendengar kabar keracunan massal siswa. Menurut Irma, “menangis saja tidak cukup” untuk menghadapi persoalan serius yang menyangkut kesehatan ribuan anak sekolah.

Irma menegaskan bahwa masalah MBG tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Dibutuhkan langkah nyata berupa evaluasi menyeluruh, bukan sekadar simpati emosional.

Evaluasi Kontrak dan SPPG

Irma menyoroti pentingnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Prosedur kontrak vendor menurutnya harus diperketat. Setiap vendor wajib menyertakan bukti fasilitas dapur, foto lokasi, dan kesanggupan membangun dapur sesuai standar. Tanpa hal itu, potensi risiko keracunan sangat besar.

Masalah Teknis yang Muncul

Standar Dapur dan Sanitasi

Menurut DPR, salah satu masalah utama adalah kondisi dapur yang tidak sesuai standar. Dapur yang kecil, kotor, atau tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang layak dapat menjadi sumber bahaya bagi siswa. Fasilitas seperti chiller untuk bahan basah, ruang penyimpanan bahan kering, serta sistem ventilasi wajib dipenuhi.

Pengawasan Lemah

Selama ini, pengawasan dianggap belum maksimal. Irma mendorong agar pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, dan dinas kesehatan daerah. Kolaborasi multipihak dianggap sangat penting untuk menjamin keamanan pangan.

Kompetensi Tenaga Pengelola

Selain dapur, faktor SDM juga krusial. Setiap kepala dapur harus memiliki pengalaman profesional. Tenaga dapur tidak bisa dipilih sembarangan karena mereka yang menentukan layak atau tidaknya makanan sampai ke siswa.

Respons dari BGN

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengakui adanya persoalan dan menegaskan bahwa BGN kini memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan sertifikasi koki yang bekerja di dapur penyedia makanan. Hal ini diharapkan dapat menjamin keterampilan dan higienitas tenaga kerja.

Selain itu, BGN melibatkan yayasan mitra yang menyediakan fasilitas dapur agar ikut melakukan pengawasan. Dengan sistem ini, pengawasan dilakukan berlapis dan tidak hanya bertumpu pada BGN semata.

Sumber: DetikNews