DPR Pangkas Jatah BBM, Sekjen Klaim Penghematan Capai Rp1,5 Miliar

Langkah efisiensi anggaran mulai menunjukkan hasil di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyebut pihaknya berhasil menghemat hingga Rp1,5 miliar setelah memangkas jatah penggunaan bahan bakar minyak bagi pejabat tinggi di lingkungan kesekretariatan.

Menurut Indra Iskandar, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan pengeluaran operasional. “Untuk yang dari BBM sekitar Rp1,5 miliar. Untuk yang lain masih berproses dan sedang dievaluasi serta dihitung,” kata Indra.

Selain pengurangan konsumsi BBM, DPR juga mulai melakukan efisiensi pada beberapa pos anggaran lain. Di antaranya adalah penggunaan listrik serta biaya jamuan rapat yang selama ini menjadi bagian dari pengeluaran rutin lembaga tersebut.

Indra menjelaskan bahwa upaya penghematan tidak hanya berhenti pada pemangkasan, tetapi juga beralih ke sumber energi yang lebih efisien. Salah satu langkah yang sudah diterapkan adalah penggunaan energi terbarukan melalui panel surya.

“Dan saat ini 20 persen penggunaan listrik DPR juga menggunakan energi dari panel surya,” ujarnya.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi konvensional sekaligus menekan biaya operasional. Selain berdampak pada efisiensi anggaran, penggunaan energi surya juga mendukung kebijakan ramah lingkungan yang kini semakin didorong pemerintah.

Efisiensi Anggaran Berlanjut Hingga Akhir Tahun

Indra menegaskan bahwa program efisiensi anggaran ini masih akan terus berjalan dan dievaluasi secara berkala. DPR berkomitmen untuk terus menghitung potensi penghematan dari berbagai sektor hingga akhir tahun 2026.

“Karena komitmen efisiensi ini akan terus dilakukan sampai Desember,” kata Indra.

Langkah DPR ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mengendalikan defisit anggaran.

Menurut Prasetyo Hadi, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui pengetatan belanja negara serta penyisiran program yang dinilai kurang prioritas. Dengan cara ini, pemerintah berharap anggaran dapat digunakan lebih tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan efisiensi yang dilakukan DPR menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam memastikan stabilitas keuangan negara tetap terjaga. Dengan penghematan di berbagai sektor, diharapkan beban anggaran dapat ditekan tanpa mengganggu kinerja lembaga.

Referensi:
CNN Indonesia