Desakan Menguat, Pemerintah Diminta Hentikan dan Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai upaya peningkatan gizi anak sekolah kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menuai pujian, program ini justru memantik kritik keras dari berbagai kalangan setelah muncul rentetan kasus keracunan massal di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Kritik datang dari berbagai arah, mulai dari koalisi masyarakat sipil hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pihak menilai program ini perlu dihentikan sementara waktu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagian lainnya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang dianggap masih jauh dari ideal.

Lonjakan Kasus Keracunan

Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah kasus di Kabupaten Bandung Barat. Bupati Jeje Ritchie Ismail langsung menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) setelah ratusan siswa dilaporkan keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Langkah ini diambil agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan terkoordinasi lintas sektor.

“Jadi sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh,” ungkap Jeje dalam keterangannya kepada awak media.

Lonjakan kasus keracunan tidak hanya terjadi di Bandung Barat. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang disampaikan dalam rapat Komisi IX DPR menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 14 September tercatat 5.360 kasus keracunan siswa, sementara per 21 September jumlahnya melonjak menjadi 6.452 kasus. Artinya, hanya dalam sepekan ada tambahan 1.092 kasus baru.

Provinsi dengan Kasus Keracunan Tertinggi

Lima provinsi tercatat mengalami kasus keracunan MBG dengan angka tertinggi. Jawa Barat berada di urutan pertama dengan 2.012 kasus. Daerah Istimewa Yogyakarta menyusul dengan 1.047 kasus, disusul Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.

Angka tersebut mencerminkan bahwa persoalan tidak terjadi secara sporadis, melainkan sistematis. Banyak pihak menduga bahwa akar masalahnya bukan sekadar pada proses distribusi makanan, tetapi juga tata kelola program yang dinilai kurang matang.

Kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Kawal MBG, yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil, mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program. Mereka menilai penghentian sementara adalah langkah krusial sebelum melakukan evaluasi total.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani, menegaskan bahwa program MBG harus dihentikan dulu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menilai tata kelola program selama ini buruk dan minim akuntabilitas.

“Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat,” kata Eva di kantor ICW, Jakarta.

Menurutnya, dengan jumlah kasus keracunan yang terus meningkat, sulit membayangkan program ini bisa berjalan sesuai tujuan awal tanpa adanya pembenahan mendasar.

Sikap Tegas dari DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga angkat suara. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Menurut Puan, evaluasi tidak boleh dilakukan dengan saling menyalahkan, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait.

“Evaluasi itu harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ujar Puan usai memimpin rapat paripurna DPR.

Ia menambahkan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan, termasuk memeriksa dapur penyedia makanan dan sekolah penerima, untuk memastikan akar persoalan program tersebut.

Pengawasan Lapangan

Rencana DPR untuk melakukan pengawasan langsung menjadi langkah penting dalam mencari tahu penyebab utama maraknya kasus keracunan. Apakah permasalahan terletak pada proses pengolahan di dapur penyedia makanan, distribusi, atau justru pengawasan di tingkat sekolah.

Langkah ini sejalan dengan dorongan masyarakat yang ingin pemerintah lebih serius memperhatikan standar keamanan pangan, kebersihan dapur, hingga kualitas bahan makanan yang digunakan dalam program MBG.

Pandangan Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut meninjau langsung lokasi dapur penyedia makanan di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungan itu, ia menyebut kasus keracunan disebabkan keteledoran dari penyedia yang dianggap belum siap melayani kebutuhan dalam jumlah besar.

Menurut Dadan, penyedia layanan santapan program MBG, terutama SPPG baru, masih menghadapi kendala kapasitas. “Jadi semuanya kan melihat sesuatu yang luar biasa di daerah ya, koordinasi baik sekali. Dan saya catat tadi ada beberapa hal yang harus disiapkan,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh wilayah mempersiapkan langkah antisipasi penanganan keracunan, mulai dari ketersediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, hingga kebutuhan darurat seperti tempat mandi.

Tantangan Tata Kelola

Sorotan utama dari berbagai pihak adalah lemahnya tata kelola program. Mulai dari sistem pengawasan, distribusi, hingga kapasitas penyedia yang belum memadai. Kasus keracunan berulang menandakan bahwa masalah tidak hanya pada teknis pelaksanaan, tetapi juga desain kebijakan yang belum matang.

Minimnya akuntabilitas dan transparansi memperburuk situasi. Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme kontrol kualitas dilakukan, siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan, serta bagaimana pemerintah memastikan keamanan pangan di setiap tahap.

Gelombang Kritik Menguat

Gelombang kritik yang semakin menguat dari masyarakat sipil, akademisi, hingga parlemen, menjadi alarm keras bagi pemerintah. Banyak pihak mendesak agar pemerintah tidak menutup mata dan segera mengambil langkah korektif.

Program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan anak sekolah kini justru berbalik arah menjadi sumber keresahan. Jika tidak segera diperbaiki, program ini dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan publik yang sejak awal menaruh harapan besar.