China Kecam Rencana Jepang Pasang Senjata di Pulau Dekat Taiwan

Jepang mengumumkan rencana kontroversial untuk menempatkan rudal di Pulau Yonaguni, sebuah pulau yang terletak hanya sekitar 110 km dari Taiwan, di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Menurut Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko serangan bersenjata terhadap Jepang.

Koizumi mengklaim bahwa penempatan pasukan bersenjata di lokasi strategis tersebut merupakan tindakan defensif. Ia menyatakan publik seharusnya tidak melihat rencana ini sebagai provokasi yang akan memperburuk konflik di kawasan. “Pandangan bahwa hal ini akan meningkatkan ketegangan regional tidaklah akurat,” ujarnya.

Sikap Tokyo segera mendapat kecaman keras dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan tindakan Jepang bersifat ofensif dan berpotensi memicu konfrontasi militer di kawasan. Menurutnya, penempatan senjata di kepulauan barat daya secara sengaja meningkatkan ketegangan dan menempatkan kawasan di ambang krisis.

Mao Ning juga menyoroti perubahan kebijakan Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang disebut telah secara signifikan menaikkan anggaran pertahanan, melonggarkan regulasi ekspor senjata, dan mengejar pengembangan senjata ofensif. Lebih jauh, Mao menuduh bahwa Jepang bahkan mempertimbangkan meninggalkan tiga prinsip non-nuklir, yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan pasifisme negara tersebut.

Tudingan tersebut makin diperkuat dengan pernyataan Sanae Takaichi, seorang politikus Jepang, yang menyebut bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan bisa membenarkan penempatan pasukan Jepang sebagai bagian dari konsep pertahanan kolektif. Pernyataan ini memicu kemarahan Beijing: Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, merespons dengan kritikan tajam di media sosial.

Tak hanya retorika politik, langkah diplomatik pun semakin tegang. Beijing mendesak agar Takaichi menarik ucapannya, namun dia menolaknya. Sebagai reaksi, China memberlakukan larangan penerbangan ke Jepang dan bahkan melarang warganya menonton anime asal Jepang—simbol lain dari protes diplomatik yang serius.