Bahlil Ungkap PLN Masih Kekurangan 20 Juta Ton Batu Bara untuk Pembangkit Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) masih menghadapi kekurangan sekitar 20 juta metrik ton batu bara yang belum dikontrakkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN saat ini mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, dari total pasokan yang telah disiapkan pemerintah, kontrak yang berhasil diamankan baru mencapai 134 juta ton.

“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian ESDM, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk membantu memenuhi kebutuhan energi PLN. Namun, belum seluruh volume tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kontrak pasokan.

Pemerintah Bentuk Tim Pengawasan Pengadaan Batu Bara

Bahlil menjelaskan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada jumlah pasokan, tetapi juga kualitas batu bara yang dibutuhkan oleh PLN. Menurutnya, pembangkit listrik PLN memerlukan batu bara berkalori medium yang memiliki kualitas lebih baik untuk menjaga efisiensi operasional.

Namun, jenis batu bara tersebut kini semakin terbatas di pasar sehingga proses pengadaan menjadi lebih menantang dibandingkan sebelumnya.

Sebelum menghadiri rapat kerja dengan DPR, Bahlil juga telah menggelar pertemuan bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 5,5 jam itu difokuskan untuk memastikan kejelasan data kebutuhan dan pasokan batu bara PLN.

Menurut Bahlil, langkah tersebut dilakukan agar tidak muncul perbedaan persepsi mengenai kondisi pasokan energi primer yang dibutuhkan perusahaan listrik negara tersebut.

“Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Bahlil, pembentukan tim ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memperkuat pengawasan energi primer dan memastikan proses pengadaan batu bara berjalan lebih transparan serta tepat sasaran.

“Agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya,” tegas Bahlil.

Referensi:
CNN Indonesia