Israel Kian Agresif Perluas Permukiman Tepi Barat di Tengah Tekanan Global

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus mendorong pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat meski mendapat kecaman dari berbagai negara. Kebijakan tersebut berlangsung ketika kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan juga menjadi sorotan internasional.

Menurut pernyataan kantor Netanyahu, pemerintah Israel telah menyetujui dan mengesahkan puluhan komunitas permukiman serta area pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah acara yang dihadiri para pemukim pada Selasa (25/8/2026), Netanyahu menyebut terdapat 104 komunitas yang dibangun dan disahkan serta sekitar 160 area pertanian.

“Kalian mewujudkan visi Tanah Israel, dan ini adalah tanah kita,” kata Netanyahu kepada para pemukim.

Pemerintahannya diketahui menjadi salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Sejumlah menteri di dalam kabinet juga secara terbuka mendukung pencaplokan Tepi Barat.

Kebijakan tersebut mendapat penolakan luas karena permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional. Kawasan tersebut telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967 dan menjadi wilayah yang diharapkan menjadi bagian penting dari negara Palestina di masa mendatang.

Proyek E1 dan tekanan internasional terhadap Israel

Salah satu proyek yang paling banyak mendapat sorotan adalah E1, kawasan di sebelah timur Yerusalem dengan luas sekitar 12 kilometer persegi. Pemerintah Israel telah membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah di kawasan tersebut.

Berdasarkan laporan ANTARA, tender yang diterbitkan pada 18 Agustus mencakup 1.234 unit hunian dan menjadi bagian dari rencana yang lebih besar untuk membangun 3.401 unit di kawasan E1. Enam negara Eropa, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, dan Inggris, mengecam rencana tersebut karena dinilai dapat memutus kesinambungan wilayah Palestina.

Tekanan juga datang dari Amerika Serikat. Pada 26 Agustus, anggota Partai Demokrat di Senat AS mendesak Netanyahu untuk mengambil tindakan terhadap meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat.

Menurut Reuters, surat tersebut ditandatangani oleh 45 dari 47 anggota kaukus Demokrat di Senat AS. Para senator juga meminta penyelidikan lebih serius terhadap kematian warga negara AS yang diduga terkait aksi pemukim atau pasukan keamanan Israel.

Desakan tersebut muncul setelah sejumlah insiden kekerasan terhadap warga Palestina. Para senator meminta aparat Israel memberikan instruksi yang jelas untuk mencegah dan menghentikan bentrokan di Tepi Barat, tanpa melihat siapa pihak yang terlibat.

Situasi di lapangan juga semakin menjadi perhatian lembaga internasional. Data yang diberitakan ANTARA pada Agustus 2026 menunjukkan jumlah permukiman dan pos terdepan ilegal Israel di Tepi Barat telah mencapai 592 lokasi, sementara sekitar 780.000 warga Israel disebut tinggal di wilayah Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur.

Perluasan permukiman berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kekerasan dan pembatasan terhadap warga Palestina. PBB sebelumnya juga menyatakan kekhawatiran atas memburuknya kondisi keamanan dan kemanusiaan di Tepi Barat akibat aktivitas militer serta kekerasan oleh pemukim.

Bagi pemerintah Israel, pembangunan permukiman tetap menjadi bagian dari kebijakan yang didorong Netanyahu menjelang pemilu yang dijadwalkan pada Oktober 2026. Sementara itu, penolakan dari sejumlah negara dan tekanan politik di Amerika Serikat terus meningkat seiring kekhawatiran bahwa perluasan permukiman akan semakin mempersempit peluang terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.

Referensi:
Detik