Thailand Ancam Pecat Ribuan PNS Usai Terbongkar Skandal Kecurangan Ujian Masuk

Pemerintah Thailand bersiap mengambil langkah tegas terhadap ribuan pegawai negeri sipil yang diduga lolos melalui praktik kecurangan dalam ujian masuk. Kasus ini disebut sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam proses rekrutmen aparatur negara di Negeri Gajah Putih.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Worasit Liangprasit, sebanyak 5.925 pegawai negeri sipil berpotensi kehilangan pekerjaan setelah penyelidikan menemukan dugaan kecurangan dalam ujian masuk pegawai administrasi lokal. Pemerintah menegaskan akan mempercepat proses pemberhentian terhadap mereka yang terbukti memperoleh jabatan melalui cara yang melanggar aturan. Informasi tersebut juga diberitakan oleh media Thailand, Bangkok Post.

Dugaan Korupsi Libatkan Ribuan Orang

Menurut Worasit Liangprasit, komite yang menangani penyelidikan dijadwalkan menggelar pertemuan untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk proses hukum dan status para pegawai yang diduga terlibat.

Ia menyebut kasus ini sebagai kasus korupsi terbesar di Thailand, dengan dugaan keterlibatan sekitar 10.000 orang. Penyelidikan bermula dari proses rekrutmen Departemen Administrasi Lokal pada 2025 yang penyelenggaraan ujiannya dipercayakan kepada Universitas Srinakharinwirote.

Seleksi tersebut diikuti lebih dari 400.000 pelamar, sementara formasi yang tersedia hanya 6.669 kursi. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat, praktik kecurangan diduga dijalankan oleh jaringan yang terorganisasi dan berhasil mengumpulkan lebih dari 4 miliar baht (sekitar Rp2,16 triliun) dari para pelamar yang menginginkan jaminan lolos menjadi pegawai negeri.

Menurut Letnan Jenderal Polisi Nathasak Chaowanasai, Komisaris Biro Investigasi Pusat Thailand, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Lima orang dilaporkan telah mengakui keterlibatan mereka, termasuk salah satu pelaku yang berasal dari Universitas Srinakharinwirote.

Sementara itu, delapan tersangka lainnya, termasuk mantan Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, disebut belum memenuhi panggilan penyidik dan menunda menyerahkan diri kepada kepolisian.

Kasus ini menjadi perhatian luas di Thailand karena tidak hanya menyangkut dugaan suap dalam proses rekrutmen, tetapi juga menyentuh integritas sistem seleksi aparatur sipil negara. Pemerintah menegaskan akan menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat agar kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen pegawai negeri dapat dipulihkan.

Referensi:
CNN Indonesia