Aturan Baru Perlindungan Anak Digital Resmi Berlaku, Platform Wajib Nonaktifkan Akun Anak

Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas mulai Sabtu, 28 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi langkah besar dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Aturan tersebut mewajibkan berbagai platform digital untuk menonaktifkan akun pengguna anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya risiko yang dihadapi anak saat mengakses internet.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, implementasi awal akan menyasar delapan platform digital besar yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi terhadap anak.

Platform yang wajib mematuhi aturan ini meliputi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap.
“Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya,” kata Meutya Hafid.

Ia juga menyoroti kondisi saat ini yang disebut sebagai darurat digital bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, ancaman di dunia maya semakin beragam, mulai dari konten pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga kecanduan platform digital.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” ujar Meutya.

Respons Platform Digital dan Tantangan Implementasi

Meski bertujuan baik, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Sejumlah perusahaan teknologi besar menyatakan dukungan, namun tetap mengingatkan pentingnya pendekatan yang hati-hati.

Menurut pernyataan resmi perwakilan Meta, perusahaan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah dalam menciptakan pengalaman digital yang aman bagi remaja. Namun, mereka juga mengingatkan potensi risiko dari pembatasan yang terlalu ketat.

“Pembatasan media sosial harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mendorong remaja beralih ke situs yang lebih berbahaya,” kata juru bicara Meta.

Meta sendiri selama ini telah menerapkan berbagai fitur keamanan untuk pengguna remaja, seperti akun privat otomatis, pembatasan pesan, serta pengawasan orang tua. Bahkan, terdapat fitur mode tidur yang membatasi notifikasi pada malam hari.

Di sisi lain, YouTube menyatakan masih meninjau regulasi tersebut untuk memastikan kebijakan tetap sejalan dengan upaya mereka dalam memberdayakan orang tua dan menjaga akses pembelajaran.

Perwakilan YouTube menegaskan bahwa platformnya telah mengembangkan sistem perlindungan anak selama lebih dari satu dekade.
“YouTube tetap berkomitmen untuk melindungi generasi muda di dunia digital, bukan menjauhkan mereka darinya,” demikian pernyataan resmi mereka.

Sementara itu, TikTok juga menyampaikan tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memahami lebih lanjut aturan tersebut. Platform ini mengklaim telah memiliki lebih dari 50 fitur keamanan untuk pengguna remaja, termasuk pembatasan pesan langsung dan notifikasi malam hari.

Bigo Live juga menegaskan komitmennya dalam mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Platform tersebut bahkan menyebut bahwa layanan mereka memang diperuntukkan bagi pengguna usia 18 tahun ke atas.

Di balik berbagai respons tersebut, pemerintah menyadari bahwa penerapan kebijakan ini berpotensi menimbulkan penolakan, terutama dari anak-anak yang kehilangan akses ke platform favorit mereka. Orang tua pun diperkirakan akan menghadapi tantangan baru dalam menjelaskan perubahan ini.

Meski demikian, pemerintah menilai langkah ini penting untuk memastikan masa depan generasi muda tetap terlindungi di era digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” tutup Meutya Hafid.

Referensi:
KompasTekno