Meski Ada Kesepakatan Gencatan Senjata, Gaza Dibombardir Lagi

Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa beberapa serangan udara terjadi lagi di wilayah Gaza pada Kamis (9/10/2025), segera setelah pengumuman bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati rencana gencatan senjata.

“Sejak pengumuman kesepakatan mengenai kerangka kerja gencatan senjata yang diusulkan di Gaza tadi malam, beberapa ledakan telah dilaporkan, terutama di wilayah Gaza utara,” kata pejabat Badan Pertahanan Sipil Gaza, Mohammed Al‑Mughayyir, merujuk pada “serangkaian serangan udara yang intens” di Kota Gaza.

Kesepakatan damai ini dicapai melalui negosiasi tak langsung antara Hamas dan Israel di Mesir. Hamas menyatakan bersedia melakukan pertukaran tahanan.

Isi Kesepakatan dan Tantangan Implementasi

Dikutip dari laporan AFP, kesepakatan tersebut mencakup:

Akhir perang di Gaza
Penarikan pasukan pendudukan
Masuknya bantuan kemanusiaan
Pertukaran tahanan antar Hamas dan Israel

Menurut Hamas, pertukaran sandera akan terjadi dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan diimplementasikan. Warga Israel yang disandera akan ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Meski gencatan senjata diumumkan, muncul kekhawatiran mengenai komitmen kedua pihak—terutama tentang implementasi penuh perjanjian dan kontrol terhadap pelanggaran di lapangan.

Reaksi Publik dan Tantangan Lokal

Warga Gaza merespon pengumuman damai dengan sorak kegembiraan. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, warga terlihat berkumpul, bertepuk tangan, dan mengumandangkan “Allahu Akbar” sebagai ekspresi harapan baru.

Namun, serangan udara yang kembali terjadi menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian tidak mudah. Zona utara Gaza tampaknya masih menjadi target utama serangan udara bahkan setelah perjanjian diumumkan.

Analisis Ringkas: Kenapa Konflik Tetap Berlanjut?

Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab konflik tetap terjadi meski ada kesepakatan:

Ketidakpercayaan antar pihak
Meski ada perjanjian, masing-masing pihak mungkin ingin memastikan kepentingannya dilindungi sepenuhnya.
Kesulitan pengawasan dan penegakan
Dalam zona konflik, pengawasan independen sulit dilakukan, sehingga pelanggaran bisa terus terjadi.
Fragmentasi komando di lapangan
Ada kemungkinan faksi militan kecil atau unit militer lokal melanggar kesepakatan tanpa kendali pusat.
Tekanan politik domestik dan eksternal
Tuntutan kelompok internal atau aktor regional bisa memaksa tindakan militer meski ada perjanjian.
Kurangnya jaminan atau sanksi jika pihak melanggar
Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, perjanjian bisa menjadi dokumen kosong.