Nepal Resmi Bubarkan Parlemen & Gelar Pemilu 5 Maret 2026: Langkah Politik Besar

Presiden Nepal, Ramchandra Paudel, telah membubarkan parlemen dan menetapkan tanggal 5 Maret 2026 sebagai hari untuk pemilihan umum baru. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes anti-korupsi yang meluas dan tekanan politik terhadap pemerintahan terdahulu.

Peristiwa Pengunduran Diri & Krisis Politik

Krisis politik di Nepal memuncak setelah protes besar yang dipicu oleh larangan media sosial serta tuduhan korupsi terhadap pejabat pemerintah. Minggu protes makin meluas, terutama di kalangan kaum muda (“Gen Z”), hingga menimbulkan kerusuhan, cedera massal, dan beberapa korban nyawa.

Dalam situasi memanas itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah itu, lewat proses negosiasi intensif antara Presiden Paudel, para pemimpin protes, dan pejabat militer, ditunjuklah Sushila Karki sebagai Perdana Menteri sementara (interim).
Sushila Karki sebelumnya dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung (Chief Justice), dan dengan jabatan barunya ini, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai PM sementara di Nepal.

Tanggal Pemilu & Tujuan Pembubaran

Presiden menggunakan wewenang konstitusionalnya untuk membubarkan Parlemen, khususnya Majelis Perwakilan Rakyat (House of Representatives). Pemilu baru dijadwalkan pada 5 Maret 2026.

Penetapan tanggal ini didasari keinginan untuk meredam ketegangan di masyarakat dan memulihkan stabilitas politik. Para pengamat menilai bahwa langkah ini merupakan respons terhadap tuntutan publik yang menolak korupsi dan meminta pemerintahan yang lebih akuntabel.

Dampak Protes & Situasi di Lapangan

Protes dimulai setelah pemerintah menerapkan larangan media sosial yang dianggap merugikan kebebasan berekspresi. Larangan itu kemudian dicabut, tetapi kerusuhan terus meningkat. Tercatat sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka dalam aksi protes yang meluas di berbagai wilayah Nepal.

Aksi unjuk rasa dipimpin oleh generasi muda, yang menyuarakan ketidakpuasan mereka atas korupsi sistemik, nepotisme, serta kondisi ekonomi yang sulit, termasuk tingginya pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja. Kritik terhadap pemerintah lama semakin keras setelah muncul klaim bahwa institusi negara tidak responsif terhadap keinginan rakyat.

Pemerintah Sementara & Harapan Stabilitas

Dengan terpilihnya Sushila Karki sebagai PM interim, ekspektasi adalah adanya pemerintahan transisi yang mampu meredakan ketegangan, mengambil langkah-reformasi, serta memastikan pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan parlemen yang baru dipandang sebagai peluang untuk memperbarui mandat politik di Nepal.

Keputusan pembubaran parlemen dan pemilu baru ini juga menerima perhatian internasional, termasuk harapan bahwa Nepal dapat mengurangi ketidakpastian politik serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi. Negara tetangga Nepal dan organisasi internasional menyatakan dukungan mereka terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Tantangan yang Masih Ada

Pemilu 5 Maret 2026 menghadapi beberapa tantangan nyata, di antaranya:

• Menjaga keamanan dan menghindari kekerasan saat kampanye pemilu, mengingat pengalaman kerusuhan sebelumnya.

• Memastikan sistem pemilu berjalan transparan dan bebas dari manipulasi serta campur tangan yang merugikan.

• Menghadapi ketidakpuasan publik yang telah tumbuh lama; rakyat berharap pemerintahan baru akan menangani isu-isu seperti korupsi, kemiskinan, akses pekerjaan, dan pemerataan ekonomi.

• Menjadikan kabinet sementara dan lembaga-lembaga negara sebagai pihak yang dapat dipercaya dalam proses transisi agar kepercayaan publik kembali pulih.