Jerome Polin Bongkar Perhitungan Ngawur Tunjangan Rumah DPR, Ngaku Masih Untung Rp47 Juta!

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada perhitungan yang dibuat Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir—yang menyebutkan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan masih kurang untuk hidup di sekitar Senayan. Dalam sebuah video yang viral, Ia menyatakan bahwa jika biaya kos Rp 3 juta per bulan dikalikan dengan 26 hari kerja, hasilnya mencapai Rp 78 juta. Ia kemudian menyimpulkan bahwa tunjangan sebesar Rp 50 juta tersebut tetap kurang, dan anggota DPR harus menambah dari kantong pribadi.

Reaksi viral datang cepat dari Jerome Polin, influencer sekaligus edukator matematika lulusan Universitas Waseda. Di video Instagram pribadinya, Jerome mempertanyakan logika perhitungan tersebut dengan gaya santai tapi tegas—layaknya memberi pelajaran matematika singkat yang mudah dicerna.

Jerome menjelaskan bahwa yang benar adalah membandingkan bulanan dengan bulanan. Jika tunjangan rumah Rp 50 juta dikurangi biaya kos Rp 3 juta per bulan, maka anggota DPR masih punya sisa Rp 47 juta. Tidak perlu dikalikan dengan jumlah hari kerja. “Bulan sama hari enggak boleh dikali,” sindirnya, lalu melontarkan satu kalimat pedas: “Kalau Rp 3 juta per hari, itu bukan kos—itu hotel bintang lima, Pak.”.

Jerome tak berhenti di situ. Ia kemudian menyindir kritik sosial yang tersebar: “Tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sementara di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes—nggak tahu makan di mana besok, tinggal di mana, hidup atau enggak, nggak tahu.” Sindiran ini disampaikan dengan nada peduli yang tajam, menyentil ketimpangan sosial di tengah realitas rakyat.

Menanggapi kontroversi yang kian melebar, Adies Kadir akhirnya mengklarifikasi pernyataannya. Ia menyatakan bahwa Rp 3 juta adalah biaya kos per bulan—bukan per hari—dan penjelasannya seharusnya dihitung per tahun (Rp 3 juta × 12 bulan), bukan dikali 26 hari kerja. Tetapi, klarifikasi tersebut tak cukup membendung kemarahan publik, yang menilai isu tunjangan DPR terlalu sensitif di tengah kesulitan banyak masyarakat.

Isu ini juga menyeret nama lain seperti Nafa Urbach, anggota DPR yang mencoba memberi penjelasan melalui siaran langsung TikTok. Sayangnya, respons netizen justru semakin tajam, menyatakan bahwa keluhan soal macet atau jarak dari Bintaro ke Senayan tidak sebanding dengan penderitaan rakyat. Ketegangan komentar memaksa dia menutup kolom komentarnya.

Kolom komentar netizen di unggahan Jerome pun menjadi ajang kritik tajam terhadap DPR. Beberapa komentar yang mencerminkan kemarahan publik:

“Ngitung gini aja gak bisa apa lagi ngitung anggaran..,” tulis @yohanesadhijaya.
“@jeromepolin ajarin mereka ngitung dong… rumah aja kadang ga punya,” tulis @rikaekawati.
“Kost atau Villa mewah, sih?” protes @ayas_laras96.

Jerome kemudian menutup kritiknya dengan nada satir namun sarkastik: “GWS (get well soon) deh,” menyiratkan harapan agar logika dan empati publik figur kembali sehat.

Membaca keseluruhan kontroversi, kita disuguhi lebih dari sekadar debat matematika. Ini soal representasi publik—bahwa wakil rakyat seharusnya bisa berhitung sederhana dan memahami kondisi rakyat sebelum berucap. Apalagi, ketika jumlah tunjangan mencapai angka fantastis, kesalahan logika sederhana saja bisa bikin geger dan memperparah ketidakpercayaan publik.