Wakil Ketua MPR Minta Evaluasi Posisi RI di BoP di Tengah Eskalasi Timur Tengah

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menyoroti posisi Indonesia di dalam Board of Peace atau BoP, sebuah dewan perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sorotan ini muncul setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan ke Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menepati janji untuk mengevaluasi bahkan mempertimbangkan keluar dari BoP. Ia menilai kondisi terkini tidak lagi sejalan dengan semangat awal pembentukan dewan tersebut.

“Tapi ternyata yang terjadi justru perang malah dikobarkan di mana-mana. Jadi saya kira beliau sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius,” kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta.

Menurut Hidayat, lebih dari 64 tokoh dan 60 organisasi kemasyarakatan telah menandatangani petisi agar Indonesia keluar dari BoP. Ia khawatir Indonesia hanya dijadikan legitimasi bagi kebijakan Amerika Serikat yang dinilai memperluas konflik.

“Karena BoP ternyata justru mengembangkan perang,” ujarnya.

Kritik serupa juga datang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam Tausiyah MUI Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI mendesak pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP karena dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian di Palestina.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI turut menyampaikan keprihatinan atas eskalasi konflik. Dalam pernyataan resminya, PGI mengecam tindakan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta mendesak penghentian kekerasan dan penguatan dialog internasional.

Pemerintah Masih Evaluasi Keanggotaan RI di BoP

Di sisi lain, hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Kepresidenan menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di dalam BoP untuk sementara waktu.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut posisi Indonesia belum berubah. “Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu, kecuali ada perkembangan bersama beberapa negara lain nanti, mengevaluasi ulang kembali arti keberadaan Indonesia di BoP,” kata Paloh.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo disebut menegaskan komitmen politik luar negeri bebas dan aktif serta empati terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang hadir dalam pertemuan itu menilai peluang keberhasilan BoP menurun akibat eskalasi konflik. “Apalagi dengan perang di Iran ini, bayangan bahwa BOP dan misi yang ditujukan untuk ceasefire, gencatan senjata, kemudian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bisa jadi potensinya berkurang,” kata Hassan.

Ia juga menangkap sinyal bahwa Presiden Prabowo membuka ruang evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia. Namun keputusan resmi belum diambil.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah berkomunikasi dengan para pemimpin negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Komunikasi juga dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi.

Menurut Sugiono, Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui meja perundingan serta menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara. Ia juga menyampaikan niat Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.

Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada 28 Februari 2026 menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, sehingga memperluas eskalasi konflik.

Perkembangan ini menjadi latar kuat perdebatan mengenai posisi Indonesia di Board of Peace, sekaligus ujian bagi arah politik luar negeri nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Referensi:
CNNIndonesia.com