Trump Resmi Tetapkan Tarif Impor AS 10 Persen Usai Dikalahkan Mahkamah Agung

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengumumkan kebijakan perdagangan kontroversial dengan menetapkan tarif impor global sebesar 10 persen. Keputusan ini muncul tak lama setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif darurat yang sebelumnya ia berlakukan.

Menurut laporan CNN, Mahkamah Agung menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya saat memberlakukan tarif global secara sepihak menggunakan Undang-Undang International Emergency Economic Powers Act atau IEEPA. Putusan tersebut menjadi pukulan telak bagi agenda ekonomi Trump.

Trump bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai sangat mengecewakan. “Sangat mengecewakan,” kata Trump mengenai putusan Mahkamah Agung AS, sebagaimana dikutip dari laporan internasional.

Putusan Mahkamah Agung dan Respons Trump

Mahkamah Agung AS memberikan suara 6 berbanding 3 untuk membatalkan tarif darurat tersebut. Ketua Mahkamah Agung John Roberts menulis opini mayoritas dan bergabung dengan sejumlah hakim konservatif serta liberal. Tiga hakim konservatif lainnya menyampaikan pendapat berbeda.

Inti persoalan ada pada penggunaan IEEPA tahun 1977. Trump memanfaatkan aturan itu untuk mengklaim otoritas darurat dalam memberlakukan tarif global yang luas. Namun, pengadilan memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengenakan pajak atau tarif dengan cakupan dan durasi tidak terbatas tanpa persetujuan Kongres.

Meski tarif darurat dibatalkan, Mahkamah Agung tidak memberikan arahan jelas terkait dana lebih dari US$130 miliar atau sekitar Rp2.015 triliun jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS, yang sudah dikumpulkan pemerintah dari kebijakan tersebut. Hal ini memunculkan perdebatan hukum lanjutan mengenai kemungkinan pengembalian dana kepada pelaku usaha.

Tidak semua kebijakan tarif Trump terdampak putusan ini. Tarif sektoral yang diberlakukan berdasarkan aturan lain seperti Bagian 232 untuk baja dan aluminium tetap berlaku.

Sebagai respons, Trump mengumumkan kebijakan baru berupa tarif impor 10 persen. Kali ini ia menggunakan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 sebagai dasar hukum, sekaligus memulai investigasi baru berdasarkan Pasal 301.

Berdasarkan laporan Reuters, Pasal 122 memberi kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari. Tarif tersebut dapat diterapkan pada negara yang dinilai berkontribusi terhadap masalah neraca pembayaran besar dan serius.

Trump juga menyampaikan kepada para gubernur bahwa ia telah menyiapkan rencana cadangan untuk melanjutkan agenda perdagangan proteksionisnya.

Di sisi lain, putusan Mahkamah Agung dinilai sebagai kemenangan bagi dunia usaha. Gugatan terhadap tarif darurat sebelumnya diajukan oleh sejumlah perusahaan, termasuk Learning Resources Inc. dan V.O.S. Selections. Mereka berpendapat kebijakan tersebut merupakan pajak masa damai terbesar dalam sejarah Amerika yang justru membebani bisnis dan konsumen domestik, bukan negara asing.

Kebijakan tarif baru ini diperkirakan kembali memicu ketegangan dagang global, terutama jika negara mitra mengambil langkah balasan. Investigasi berdasarkan Pasal 301 juga membuka kemungkinan kebijakan tambahan di masa mendatang.

Referensi:
CNN Indonesia