Strategis, Pertemuan Sugiono dan Menlu Palestina Bahas Peran Indonesia di Board of Peace

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri serta Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin menjadi sorotan dalam dinamika diplomasi internasional terbaru. Dialog ini membahas dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina serta peran Indonesia dalam Board of Peace atau BoP.

Pertemuan tersebut digelar di sela-sela High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 23 Februari. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, momen ini dimanfaatkan kedua pihak untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan proses perdamaian Palestina sekaligus memperkuat kerja sama bilateral.

Sugiono menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyampaikan bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force atau ISF.

Di sisi lain, Varsen Aghabekian Shahin menyampaikan apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Palestina. Ia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang selama ini diberikan Indonesia kepada rakyat Palestina.

Peran Indonesia di Board of Peace dan Perspektif Pakar

Board of Peace diketahui merupakan forum yang digagas oleh Amerika Serikat. Menurut Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional, pertemuan antara Sugiono dan Menlu Palestina merupakan langkah yang wajar dalam konteks diplomasi.

“Dialog ini memungkinkan keduanya berbagi berbagai hal yang tidak dibukakan ke publik. Di antaranya, pertimbangan dan risiko Indonesia bergerak di PBB dengan pertimbangan idealisme, dan bergerak di BoP dengan pertimbangan realisme,” kata Teuku Rezasyah.

Rezasyah menilai tidak dilibatkannya Palestina dalam Board of Peace berkaitan dengan desain awal forum tersebut. “Perihal tidak dilibatkannya Palestina dalam BoP, hal ini disebabkan ide BoP itu sendiri yang dirancang Amerika Serikat, dan karenanya terkesan tidak adil,” ujarnya.

Meski demikian, ia memandang keikutsertaan Indonesia sejak awal dalam BoP memberikan peluang strategis. Menurut Rezasyah, tingginya kredibilitas global Indonesia memungkinkan RI mempengaruhi arah organisasi tersebut, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun praktik kerja di masa depan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa absennya Palestina dalam Board of Peace saat ini bukan berarti tertutupnya peluang solusi dua negara atau two-state solution. Justru, menurutnya, Indonesia tetap konsisten memperjuangkan pendekatan tersebut di berbagai forum internasional.

“Kerja keras RI dan beberapa negara anggota BoP memungkinkan Palestina di masa depan menjajaki peluang menjadi anggota BoP,” kata Rezasyah.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono juga menyambut baik pembentukan Liaison Office oleh Otoritas Palestina untuk memperkuat koordinasi dengan Board of Peace. Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun komunikasi yang lebih intensif di tengah dinamika geopolitik global.

Secara diplomatik, pertemuan di Jenewa itu memperlihatkan posisi Indonesia yang tetap aktif dalam memperjuangkan perdamaian Palestina melalui berbagai jalur, baik di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun dalam inisiatif baru seperti Board of Peace.

Referensi:
Detikcom