Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 dan Upaya Membangun Masyarakat Inklusif

Hari Disabilitas Internasional kembali diperingati pada 3 Desember 2025 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut informasi dari WHO, peringatan tahunan ini bertujuan untuk mempromosikan hak, kesejahteraan, serta kesetaraan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Momen ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi, tantangan, dan kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, hingga budaya.

PBB bersama WHO menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus memperoleh ruang partisipasi yang penuh, setara, dan efektif dalam masyarakat. Berdasarkan data dari WHO, hambatan yang dialami kelompok disabilitas tidak hanya terkait fasilitas fisik, tetapi juga sistemik, termasuk akses layanan publik, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial yang memadai.

Makna Tema Hari Disabilitas Internasional 2025

Departemen Ekonomi dan Sosial PBB telah menetapkan tema peringatan tahun ini yaitu Fostering disability-inclusive societies for advancing social progress. Tema tersebut berangkat dari momentum Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Kedua untuk Pembangunan Sosial yang berlangsung di Doha pada 4 sampai 6 November 2025.

Menurut PBB, deklarasi politik yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa kemajuan sosial tidak dapat dicapai tanpa inklusi dan partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan komunitas, serta akses yang adil terhadap seluruh aspek pembangunan.

PBB menjelaskan bahwa hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas muncul dalam banyak bentuk. Misalnya, risiko kemiskinan yang lebih tinggi, kesenjangan dalam kesempatan kerja, dan akses yang terbatas terhadap teknologi bantu. Di berbagai negara, banyak penyandang disabilitas juga menghadapi kendala dalam memperoleh lingkungan yang mudah diakses serta sistem dukungan yang menghargai otonomi dan martabat individu.

Melalui tema tahun ini, PBB menyerukan kepada seluruh negara untuk menempatkan isu disabilitas sebagai prioritas dalam agenda pembangunan sosial. Langkah tersebut mencakup penyediaan perlindungan sosial yang adil, penguatan kebijakan ketenagakerjaan, serta pengembangan teknologi bantuan yang mudah dijangkau.