Pemerintah Tegaskan Aturan Batasi Akses Anak ke Game Online Berisiko

Menkomdigi menegaskan regulasi PP Tunas dan IGRS untuk melindungi anak dari interaksi berisiko dan konten kekerasan di game online. (Foto: Instagram/meutya_hafid)
Menkomdigi menegaskan regulasi PP Tunas dan IGRS untuk melindungi anak dari interaksi berisiko dan konten kekerasan di game online. (Foto: Instagram/meutya_hafid)

Menkomdigi menegaskan regulasi PP Tunas dan IGRS untuk melindungi anak dari interaksi berisiko dan konten kekerasan di game online

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pemerintah telah memiliki aturan untuk membatasi akses anak pada game online berisiko tinggi. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk platform game online, menerapkan pembatasan akses anak sesuai profil risiko.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ranah Digital (PP Tunas). “Gaming online menjadi salah satu klaster dalam PP ini yang secara khusus diatur. Fitur berisiko tinggi seperti interaksi anonim, pembelian impulsif, atau konten kekerasan dan sensitif dibatasi atau dimatikan pada layanan yang banyak digunakan anak,” kata Meutya.

Selain PP Tunas, pemerintah juga meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS) sejak Oktober 2025. Sistem ini mewajibkan setiap game yang beredar di Indonesia menampilkan klasifikasi usia dan konten secara jelas. “IGRS mengatur kategori konten seperti unsur kekerasan, bahasa, dan interaksi daring agar masyarakat, terutama anak dan remaja, terlindungi dari konten yang tidak sesuai,” jelas Meutya.

Penerapan PP Tunas dan IGRS saat ini masih dalam tahap transisi, namun pemerintah menargetkan penerapan penuh pada tahun 2026. Menkomdigi menegaskan, “[Komdigi meminta platform segera memperbarui teknologi agar dapat mengidentifikasi anak dan membatasi akses ke area risiko tinggi].”

Langkah pengawasan ini muncul menyusul kekhawatiran terhadap dampak negatif game online pada pelajar, termasuk kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara yang diduga terinspirasi dari adegan perang dalam game online. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg Prasetyo Hadi meminta jajarannya mencari solusi agar pengaruh negatif game online dapat diminimalkan. “Beberapa game bergenre perang dan menembak seperti PUBG perlu dikaji ulang dampaknya terhadap psikologis anak. Game ini berpotensi menormalisasi kekerasan di kalangan remaja,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemain game semacam itu dapat terbiasa melakukan kekerasan dan menganggapnya hal biasa. “Misalnya PUBG. Di situ ada berbagai jenis senjata dan mekanisme permainan yang mudah dipelajari, sehingga lebih berbahaya untuk anak dan remaja,” tambahnya.

✍️ Ditulis oleh: Fadjri Adhi Putra & Fahmi Fahrulrozi
📌 Editor: Redaksi Tren Media

Ikuti Saluran Resmi Trenmedia di WhatsApp!
Dapatkan berita terkini, tren viral, serta tips inspiratif langsung dari redaksi.

📱 Saluran Trenmedia 🍳 Saluran Resep Masakan Viral

Klik dan bergabung sekarang – update terbaru langsung masuk ke WhatsApp kamu!

BERITATERKAIT

BERITATERBARU

INSTAGRAMFEED