Muktamar PPP Ancol Telah Usai: Agus Suparmanto Resmi Jadi Ketum PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja menyelenggarakan Muktamar ke-10 yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Forum partai itu menjadi ajang penentuan kepemimpinan partai untuk periode 2025–2030. Pada momen ini muncul ketegangan internal karena terdapat klaim ganda terhadap pemilihan ketua umum.

Muhammad Romahurmuziy, anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, menyatakan bahwa muktamar telah selesai dan menyebut bahwa Agus Suparmanto telah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

Menurut Rommy, keputusan ini diambil melalui tim formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Wilayah PPP di seluruh Indonesia. Tugas tim formatur adalah merancang struktur kepengurusan baru dalam kurun waktu 30 hari setelah penetapan.

Rommy juga memaparkan bahwa proses pemilihan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, termasuk verifikasi kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) para calon.

Dualisme Klaim: Mardiono vs Agus Suparmanto

Sebelum keputusan tersebut diumumkan, kubu Muhammad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi pada malam sebelumnya. Mardiono menyebut bahwa dalam situasi “darurat” muktamar, sekitar 80 persen peserta mendukung langkah tersebut agar pemilihan singkat bisa dilakukan.

Pilihan aklamasi itu kemudian dipertentangkan oleh Rommy. Ia menyebut bahwa klaim aklamasi yang muncul di sebuah ruangan hotel tidak sesuai tata cara Muktamar seperti yang diatur dalam AD/ART. Ia menyindir bahwa pengambilan keputusan di kamar sebuah hotel tidak pantas dijadikan dasar pemilihan ketua umum yang sah.

Dengan demikian muncul situasi dualisme kepemimpinan: dua pihak berbeda menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

Pernyataan Romahurmuziy Pasca Muktamar

Rommy menegaskan bahwa forum tasyakuran Muktamar X yang diselenggarakan di Discovery Ancol, dengan kehadiran pimpinan, kiai, dan pejabat partai pusat, menjadi saksi bahwa kepengurusan baru telah sah ditetapkan.

Ia mengajak publik dan media untuk bersikap objektif terhadap keputusan tersebut, agar proses kepengurusan PPP yang baru diketahui secara luas dan tidak terjadi kerancuan informasi.

Lebih lanjut, Rommy menjelaskan bahwa selain kepemilikan KTA, pengalaman calon ketua umum di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tingkat pusat menjadi salah satu pertimbangan dalam verifikasi.

Tugas Tim Formatur dan Pengesahan Kepengurusan

Setelah penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP, tim formatur yang terdiri dari 12 orang akan bekerja menyusun struktur pengurus partai. Dalam waktu 30 hari mereka diharapkan merampungkan susunan kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030.

Rommy menyebut bahwa seluruh unsur partai yang hadir—termasuk pimpinan majelis, kiai, dan pejabat PPP pusat—menjadi saksi sah atas proses yang telah dijalankan. Bahkan Mahkamah Partai PPP turut memastikan bahwa proses tersebut dijalankan secara konstitusional.

Implikasi di Kehidupan Partai

Penetapan Agus Suparmanto sebagai ketua umum pada forum yang diklaim telah selesai oleh tim formatur berpotensi memperkuat legitimasi kepengurusan baru asalkan tidak ada penolakan besar dari kader internal.

Namun, keberadaan klaim rival yang tidak sepakat bisa memicu perselisihan hukum, konflik internal, atau bahkan upaya banding ke organ partai atau lembaga peradilan internal.

Di tengah kondisi ini, konsolidasi internal menjadi penting agar partai tidak terpecah di tengah tahun politik dan menghadapi tantangan nasional.

umber: CNN Indonesia
Referensi tambahan: AntaraNews