Kondisi Mengkhawatirkan Pesut Mahakam, Tersisa Puluhan Ekor di Sungai Mahakam

Populasi Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) kini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan terbaru hingga awal Februari 2026, jumlah mamalia air tawar endemik Sungai Mahakam itu diperkirakan hanya tersisa sekitar 66 ekor di habitat alaminya.

Kondisi kritis ini mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah darurat guna mencegah kepunahan salah satu satwa dilindungi Indonesia tersebut. Pemerintah menilai penyusutan populasi sudah memasuki fase genting dan tidak bisa lagi ditunda penanganannya.

Menurut Rasio Ridho Sani, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, situasi pesut saat ini sangat memprihatinkan.

“Pemerintah harus bergerak serius. Kondisi pesut kita sangat memprihatinkan karena populasinya kini hanya tinggal sekitar 66 ekor saja,” kata Rasio Ridho Sani di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan usai peninjauan lapangan bersama KLH dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan konservasi pesut di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kunjungan tersebut juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI).

Ancaman Habitat dan Aktivitas Industri di Sungai Mahakam

Menurut KLH, penurunan populasi Pesut Mahakam bukan terjadi secara alami. Penyebab utamanya adalah kerusakan habitat akibat tumpang tindih aktivitas manusia dan industri di sepanjang aliran Sungai Mahakam.

Beberapa ancaman yang teridentifikasi antara lain alih fungsi lahan di wilayah hulu, pembukaan kawasan secara masif, hingga aktivitas pertambangan batu bara yang berdampak pada kualitas air sungai. Selain itu, padatnya lalu lintas transportasi sungai juga dinilai mengganggu ruang hidup pesut.

Keberadaan ponton batu bara disebut berpotensi mengganggu navigasi dan habitat kritis mamalia air tawar tersebut.

“Kita harus mengantisipasi berbagai ancaman ini secara komprehensif, baik yang bersumber dari kegiatan korporasi maupun aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Sungai Mahakam,” tegas Rasio.

Sebagai langkah konkret, KLH resmi menetapkan dua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan berbasis masyarakat di sekitar habitat pesut.

Pemerintah menekankan bahwa upaya penyelamatan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk KKP, pemerintah daerah, serta otoritas transportasi sungai, agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa merusak ekosistem.

KLH juga menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan hidup pesut.

“Kami akan mengambil langkah hukum yang tegas, namun di sisi lain tetap mendorong kerja sama agar kegiatan ekonomi tidak mengganggu habitat kritis pesut,” ujar Rasio.

Langkah darurat ini diharapkan mampu memperlambat laju penurunan populasi dan menjaga keberlanjutan salah satu ikon keanekaragaman hayati Kalimantan Timur tersebut.

Referensi:
CNN Indonesia