Keracunan Massal Program MBG, Istana Soroti Kinerja SPPG di Lapangan

Pemerintah akhirnya angkat bicara terkait maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa mayoritas insiden keracunan disebabkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan.

“Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” kata Prasetyo di Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Pernyataan ini menjadi respons langsung dari pemerintah atas sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG yang diluncurkan sejak awal tahun 2025. Prasetyo menyebut bahwa kekurangan tersebut akan segera diperbaiki dan diantisipasi ke depannya agar kasus serupa tidak terulang.

“Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” tambahnya.

Ribuan Kasus Gangguan Pencernaan, Terbanyak di Jawa

Data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa sejak Januari hingga awal Oktober 2025, telah tercatat 6.517 korban keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG.

Menurut Dadan, kasus terbanyak terjadi di wilayah Pulau Jawa dengan total 4.207 korban dari 45 kejadian. Sementara itu, 1.307 kasus terjadi di wilayah I (Sumatera), dan 1.003 kasus tercatat di wilayah III yang mencakup kawasan Indonesia timur.

“Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10).

Dengan rincian tersebut, total kasus keracunan mencapai 75 kejadian yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah korban mencapai lebih dari 6 ribu orang, yang sebagian besar adalah siswa penerima manfaat program MBG.

Evaluasi Sistem Pelaksanaan MBG Jadi Sorotan

Kejadian ini membuka ruang diskusi publik mengenai efektivitas sistem pengawasan terhadap program MBG yang menyasar jutaan pelajar di Indonesia. Pelaksanaan program yang masif ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan teknis, terutama pada level operasional SPPG.

Menurut pengamat kebijakan publik, kelemahan koordinasi dan lemahnya kontrol di tingkat daerah menjadi faktor krusial. Di beberapa kasus, SPPG bahkan dilaporkan tidak memiliki tenaga gizi yang memadai atau SOP pengolahan makanan yang layak.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kualitas bahan makanan, proses distribusi, serta pelatihan personel dapur yang menjadi pelaksana utama. Dalam banyak laporan lapangan, pelanggaran terhadap waktu kedaluwarsa makanan atau higienitas penyajian masih sering terjadi.

Pemerintah Diminta Lakukan Perbaikan Menyeluruh

Seiring meningkatnya jumlah kasus, berbagai pihak mendesak pemerintah untuk tidak sekadar memberikan respons normatif. Evaluasi harus mencakup seluruh mata rantai distribusi makanan, mulai dari penyusunan menu, penyedia bahan baku, pelatihan tenaga dapur, hingga proses pengemasan dan pengiriman makanan ke sekolah.

Kementerian Kesehatan juga diminta lebih aktif melakukan monitoring lapangan dan memastikan keterlibatan tenaga gizi di setiap titik produksi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diharapkan ikut memfasilitasi sekolah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan program MBG, termasuk jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

Proyeksi dan Rencana Perbaikan MBG di Masa Depan

Menurut Prasetyo Hadi, pemerintah sudah memiliki rencana perbaikan jangka pendek dan panjang untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan asupan gizi anak sekolah secara aman dan merata.

Sebagai salah satu bentuk perbaikan, pemerintah akan mempercepat pengesahan peraturan presiden (Perpres) tentang standar pelaksanaan MBG, termasuk pengaturan struktur organisasi SPPG, pengawasan distribusi, dan evaluasi berkala.

Berdasarkan laporan dari sejumlah kementerian, beberapa langkah korektif seperti audit fasilitas dapur, pelatihan ulang untuk tenaga pelaksana, hingga pembatasan jumlah porsi maksimal per dapur juga tengah dibahas sebagai syarat utama keberlanjutan program MBG.

Referensi: CNN Indonesia