Kapolri Tegaskan Tindakan Tembak Peluru Karet: Sudah Perintah Presiden

Saat terjadi kericuhan di sekitar Mako Brimob yang diserang demonstran, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa keputusan untuk menembakkan peluru karet bukan sekadar spontan atau atas inisiatif sendiri. Ia menyebut tindakan tersebut sebenarnya telah memiliki dasar, karena memang “Sudah jelas kan perintahnya (Presiden)”.

Pernyataan ini dilontarkan langsung oleh Kapolri saat mengikuti video conference dengan jajaran kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Ia ingin memastikan bahwa setiap gerakan yang dilakukan oleh aparat—meski tampak keras—tetap berada dalam koridor hukum karena telah melalui prosedur baku dan instruksi tertinggi negara.

Kalau memang ada pihak yang mempersoalkan penembakan itu, Kapolri “siap dicopot dari jabatan”. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan, sekaligus bawah mereka tidak akan mundur jika bertindak sesuai hukum dan perintah resmi.

Sebelum itu, Presiden Prabowo Subianto sudah lebih dulu memerintahkan agar TNI dan Polri bertindak tegas terhadap oknum yang merusak fasilitas umum, merampas harta masyarakat, atau melakukan penjarahan, semua dengan tetap berpegang pada hukum. Pernyataan resminya di Istana Merdeka menyatakan:

“Saya perintahkan ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.”

Presiden juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat secara damai. Aspirasi yang disampaikan secara tertib akan didengar, dicatat, bahkan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Kembali ke Kapolri—ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan aksi sepihak tanpa acuan. “SOP-nya sudah ada, aturan hukumnya sudah ada,” tegasnya. Sementara detail SOP itu sendiri tidak dipaparkan secara eksplisit, hal ini menunjukkan bahwa tindakan penembakan dilakukan berdasarkan standar operasional berjenjang.

Beberapa kalangan menyoroti sikap tegas ini sebagai bentuk keberpihakan pada keamanan dan ketertiban publik. Apalagi, demonstrasi yang semula mencerminkan aspirasi masyarakat bisa berubah tensi dalam sekejap apabila kelompok perusuh menyusup. Tindak tegas pun jadi reaksi pemerintah terhadap potensi kerusuhan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan tentang garis tebal antara menjaga keamanan dan kebebasan berekspresi secara damai.

Karena itu perintah Presiden jadi penting sebagai payung kepastian legal, supaya setiap tindakan aparat tak dianggap main sembarangan. Dan Kapolri, dengan tegas menyampaikan kesiapannya bertanggung jawab bahkan “siap dicopot” bila terbukti bertindak di luar hukum, memberi sentuhan tanggung jawab yang tak sering terdengar di kepolisian.

Sejumlah pengamat menilai, situasi ini bisa jadi momentum bagi tubuh Polri untuk menunjukkan profesionalisme dan kedewasaan organisasi dalam menghadapi situasi kritis. Respons terukur terhadap demonstran, apalagi yang berubah destruktif, jadi ujian bagi integritas aparat—apabila semua dilakukan berdasar perintah resmi dan aturan, itu jadi nilai plus bagi tata kelola keamanan negara.