Kabar Reshuffle Beredar, Istana Minta Publik Tunggu Keputusan Presiden

Kabar mengenai rencana pelantikan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat di tengah publik. Menanggapi isu tersebut, pihak Istana melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari menegaskan bahwa keputusan terkait pelantikan maupun reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Menurut Qodari, publik diminta untuk menunggu perkembangan resmi dari Presiden. “Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari beliau,” kata Qodari dalam keterangan singkat pada Senin, 27 April.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Isu Reshuffle Kembali Menguat

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih memang bukan hal baru. Dalam beberapa waktu terakhir, kabar mengenai pergantian pejabat kembali ramai diperbincangkan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga sempat menanggapi isu serupa. Namun, ia tidak memberikan jawaban pasti terkait waktu pelaksanaannya.

“Tunggu aja,” kata Teddy saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa keputusan resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden pada waktunya. “Nanti Bapak Presiden akan menceritakan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari lingkungan Istana, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait siapa saja pejabat yang akan dilantik atau posisi yang akan mengalami perubahan.

Riwayat Reshuffle Terakhir

Presiden Prabowo terakhir kali melakukan reshuffle kabinet pada 5 Februari 2026. Saat itu, ia melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Juda menggantikan Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut. Perubahan ini terjadi setelah Thomas ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sementara itu, posisi yang ditinggalkan oleh Juda di Bank Indonesia juga mengalami pergantian seiring dengan dinamika jabatan di sektor keuangan.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana rotasi jabatan dilakukan dalam rangka penyesuaian kebutuhan pemerintahan.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai apakah pelantikan pejabat baru akan benar-benar dilakukan dalam waktu dekat. Publik masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden terkait langkah selanjutnya.

Referensi:
CNNIndonesia