Istana Cabut Kartu Liputan Jurnalis CNN Setelah Tanya Program MBG

Pada Sabtu malam, 27 September 2025, kartu identitas liputan Istana milik jurnalis Diana Valencia dari CNN Indonesia dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Tindakan ini terjadi setelah Diana melayangkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan siswa program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut keterangan dari pihak CNN, jam pencabutan kartu liputan terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Seorang petugas BPMI disebut mengambil kartu pers Diana dari kantor CNN Indonesia.

CNN Indonesia melalui Pemimpin Redaksinya, Titin Rosmasari, menegaskan bahwa pertanyaan wartawan tersebut relevan dan berkaitan langsung dengan isu publik yang tengah hangat, yakni kasus keracunan massal di program MBG. Mereka juga telah mengirim surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi.

Reaksi PWI dan Dewan Pers

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyayangkan tindakan pencabutan kartu liputan ini. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah amanat konstitusi (Pasal 28F UUD 1945) dan seharusnya tidak dibatasi secara sewenang-wenang.

Munir juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pers, pihak yang menghalangi kebebasan pers bisa dikenai pidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimum Rp 500 juta. Dia menilai alasan “pertanyaan di luar agenda presiden” tidak bisa menjadi dasar yang sah untuk mencabut hak jurnalistik.

Sementara itu, Dewan Pers menyatakan telah menerima pengaduan atas pencabutan ID Card dan menyerukan agar Istana segera memberikan penjelasan terbuka. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mendesak agar hak akses pers kembali dipulihkan agar fungsi jurnalistik tidak terhambat.

Argumentasi dan Kontroversi

Biro Pers Istana sebaiknya menjelaskan dasar pencabutan tersebut agar tidak menimbulkan kesan pembatasan terhadap media. PWI dan Dewan Pers menekankan bahwa akses wartawan di dalam lingkungan istana adalah bagian dari mekanisme transparansi publik.

Satu poin penting yang ditekankan CNN adalah bahwa pertanyaan soal MBG bukanlah pertanyaan “di luar agenda”, melainkan topik yang sangat terkait dengan isu kesehatan masyarakat dan tanggung jawab negara atas kasus keracunan massal. Dengan mencabut kartu liputan, ada risiko publik kehilangan akses terhadap pertanyaan kritis ke penguasa.

Implikasi terhadap Kebebasan Pers

Kasus ini memicu kekhawatiran di kalangan insan pers mengenai batasan baru terhadap kebebasan liputan di lingkungan kekuasaan. Bila institusi resmi mencabut akses liputan karena pertanyaan kritis, maka ruang kontrol pers terhadap kebijakan publik bisa tergerus.

Di sisi lain, lembaga-lembaga pers berharap agar kejadian ini menjadi titik dialog—istana menjelaskan dasar tindakannya, dan media tetap diberi ruang untuk melakukan olahraga kerja jurnalistik tanpa intimidasi.