Dirjen Haji Kemenag Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, untuk menjalani pemeriksaan. Hilman diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada distribusi kuota haji tambahan tahun 2024.

Keterangan resmi KPK menyebutkan, pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Hilman yang menjabat sejak Oktober 2021 hingga kini dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Selain Hilman, KPK juga memanggil Nasrullah Jasam, Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah.

Sebelumnya, Hilman sudah dijadwalkan hadir pada Agustus lalu, namun ia meminta penundaan karena harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan haji 2025 di hadapan Komisi VIII DPR RI.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini telah naik ke tahap penyidikan, meski KPK belum menetapkan tersangka. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Latar belakang kasus ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan kepada Indonesia. Kuota tersebut dibagi rata, masing-masing 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus. Mekanisme pembagian inilah yang kemudian diduga bermasalah dan menjadi sorotan lembaga antirasuah.