Bantah Isu Pemangkasan, Teddy Sebut Program MBG Tidak Kurangi Dana Pendidikan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengganggu program maupun anggaran pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab narasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan pengalihan anggaran pendidikan untuk program MBG.

“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan saya jawab tidak,” kata Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 27 Februari.

Menurut Teddy, di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan justru tetap berjalan bahkan bertambah. Program yang dipastikan tetap berjalan antara lain Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar.

Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat.

Anggaran Pendidikan, Sekolah Rakyat, dan Insentif Guru

Menurut Teddy Indra Wijaya, pembangunan Sekolah Rakyat telah dilakukan secara bertahap. Hingga tahun lalu, pemerintah sudah membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Tahun ini, pemerintah kembali menargetkan pembangunan 100 sekolah tambahan.

“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” kata Teddy.

Selain membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap sekolah rusak. Berdasarkan data yang disampaikan Teddy, sepanjang 2025 pemerintah telah memperbaiki sekitar 16 ribu unit sekolah dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.

Ia mengakui masih ada sekolah yang dalam kondisi terbengkalai. Namun menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ada yang bilang ada sekolah terbengkalai, memang iya, tapi itu masalah dari dulu sekolah rusak sekolah, ada yang kurang baik. Tapi kita harus ingat sekolah itu adalah kewenangan daerah aturannya seperti itu, SMA kewenangan gubernur, SD, SMP kewenangan bupati dan walikota. Tapi jaman Pak Prabowo sekolah yang dulu sudah rusak dan tak tertanggulangi kita renovasi,” ujarnya.

Tak hanya renovasi fisik, peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan perangkat pendukung. Pada 2025, pemerintah menyediakan sekitar 280 ribu unit TV digital yang didistribusikan ke 210 ribu sekolah.

“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” kata Teddy.

Teddy juga membantah isu bahwa MBG mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan tenaga pengajar. Menurutnya, persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tetap memberikan dukungan insentif.

Ia menyebutkan bahwa pada era pemerintahan sebelumnya insentif guru honorer tidak mengalami kenaikan. Di era Prabowo, insentif tersebut naik menjadi Rp400 ribu.

“Baru di era Pak Prabowo insentif naik jadi Rp400 ribu,” katanya.

Sementara untuk guru non ASN, insentif juga dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025. Selain itu, sistem pembayaran tunjangan honor melalui transfer daerah kini dilakukan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali.

“Kemudian yang paling dirasakan guru adalah pemberian tunjangan honor melalui transfer daerah. Dulu pemerintah daerah yang beri dan itu tiga bulan sekali transfernya. Tahun lalu presiden berikan instruksi agar setiap bulan dibayar ke guru dan sudah berjalan,” ujar Teddy.

Referensi:
CNN Indonesia