Kontroversi Gizi MBG: Pro dan Kontra Ide Cucun Soal Pengawas dari SMA

Wakil Ketua DPR RI dari PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, tengah menjadi pusat kontroversi usai video pernyataannya dalam forum konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Kabupaten Bandung viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Cucun mengklaim bahwa kehadiran ahli gizi profesional dalam program Makan Bergizi Gratis tidaklah penting, dan cukup dengan tenaga lulusan SMA yang diberi pelatihan singkat.

Kontroversi Usulan dan Pernyataan Cucun di Forum Gizi

Dalam forum internal SPPG MBG di Bandung, seorang ahli gizi sempat menyampaikan masukan serius agar Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Tujuannya agar standar gizi di dapur MBG tetap profesional dan aman. Namun, usulan tersebut langsung dibantah oleh Cucun dengan nada keras: “Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi … Yang penting satu tenaga yang mengawasi gizi.”

Lebih lanjut, Cucun berencana mengubah istilah “ahli gizi” dalam regulasi menjadi “tenaga yang menangani gizi.” Menurut dia, posisi tersebut nantinya bisa diisi oleh lulusan SMA. Ia menyebut akan menyelenggarakan pelatihan selama tiga bulan dan memberi sertifikasi melalui BNSP, sehingga lulusan SMA bisa mengawasi pelaksanaan MBG tanpa latar edukasi tinggi di bidang gizi.

Pernyataan ini disertai jaminan pengawasan: karena MBG bersumber dari APBN, Cucun menekankan adanya audit internal dan pos audit untuk mitra penyelenggara, KSPPG, dan tenaga pengawas gizi. Sementara itu, ia menuduh beberapa praktisi gizi bersikap “sombong” karena latar pendidikan mereka.

Reaksi Publik dan Profesional Gizi

Usulan Cucun tersebut memicu kecaman dari masyarakat luas dan para profesional gizi. Banyak yang menilai bahwa usulnya merendahkan kompetensi orang yang telah menempuh pendidikan tinggi di bidang gizi. Critic menyebut bahwa mengandalkan lulusan SMA yang dilatih hanya selama beberapa bulan bisa menurunkan kualitas pengawasan gizi, terutama dalam skema besar seperti MBG.

Bahkan, warganet menyebut pernyataan Cucun “tidak logis” dan “tidak menghargai profesi”. Kritik juga datang dari pihak politis: video viral tersebut dianggap mencerminkan kegagalan memahami pentingnya keahlian gizi dalam kesehatan masyarakat.

Perspektif Kebijakan dan Kesehatan Publik

Di sisi lain, Cucun menyebut bahwa permasalahan utama dalam MBG adalah minimnya ahli gizi di lapangan. Ia menilai bahwa pendekatan sertifikasi tenaga nonprofesional bisa menjadi solusi cepat untuk gap kompetensi di lapangan. Pendekatan ini tentu kontroversial, terutama ketika menyangkut program yang langsung menyentuh kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak.

Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran ahli gizi sangat penting, terutama untuk memastikan menu sehat, keamanan pangan, dan keseimbangan nutrisi. Tanpa kompetensi yang memadai, risiko kesalahan perencanaan gizi dan pengawasan bisa meningkat.

Di sisi regulasi, Cucun menyebut bahwa ia akan membawa usulan ini ke DPR agar perubahan istilah “ahli gizi” bisa diresmikan melalui revisi kebijakan. Namun, langkah ini bisa menantang, mengingat tekanan publik dan profesional terhadap usulan tersebut.

Catatan Tambahan: Pengawasan Pangan MBG

Sebelumnya, Cucun juga pernah mendorong agar setiap dapur SPPG MBG dilengkapi dengan alat tes makanan (“test food”) untuk mendeteksi potensi keracunan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ia meragukan kebutuhan “ahli gizi formal”, dia tetap mengakui perlunya pengawasan keamanan makanan dalam MBG.

Referensi: Suara.com
Referensi tambahan: Liputan6