Aplikasi Absen Fiktif ASN di Brebes Terbongkar, Ini Cara Kerja dan Tarifnya

Kasus aplikasi presensi fiktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terus berkembang. Polisi menetapkan sembilan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka setelah mengungkap dugaan penyalahgunaan aplikasi yang memungkinkan pegawai melakukan absensi tanpa harus berada di lokasi kerja.

Menurut Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, sembilan tersangka telah diamankan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup. Mereka kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, petugas berhasil mengamankan 9 tersangka,” kata AKBP Lilik Ardhiansyah dalam konferensi pers usai upacara Hari Bhayangkara di Mapolres Brebes.

Kasus ini bermula dari temuan adanya aplikasi berbayar yang diduga mampu memanipulasi sistem presensi ASN. Berdasarkan penelusuran, aplikasi tersebut telah digunakan sejak 2025 oleh sejumlah pegawai yang ingin tetap tercatat hadir meski sedang berada di luar kantor saat jam kerja.

Seorang guru ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku menggunakan aplikasi tersebut karena sering meninggalkan kantor untuk mengurus bisnis pribadi.

“Saya sering keluar kantor saat masih jam kerja karena mengurus bisnis. Adanya aplikasi ini saya tetap bisa absen secara tertib,” ujarnya.

Guru tersebut juga menyebut penggunaan aplikasi itu sudah cukup luas di kalangan tenaga pendidik. Menurutnya, banyak ASN memanfaatkan aplikasi tersebut ketika memiliki keperluan lain di luar kantor.

Tarif Rp 250 Ribu Berlaku Selama Satu Tahun

Berdasarkan keterangan sejumlah ASN, aplikasi presensi ilegal itu ditawarkan dengan biaya aktivasi Rp 250 ribu untuk masa penggunaan selama satu tahun.

Calon pengguna cukup menghubungi nomor yang telah disediakan, kemudian melakukan transfer pembayaran. Setelah itu, mereka diminta mengirimkan data berupa Nomor Induk Pegawai (NIP), instansi, serta kecamatan tempat bertugas agar akun dapat diaktifkan.

Setelah aktif, pengguna disebut dapat melakukan absensi dari lokasi mana pun tanpa harus datang ke kantor.

Menurut pengakuan salah seorang guru, aplikasi tersebut banyak diminati karena dapat menghindarkan ASN dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat keterlambatan atau ketidakhadiran.

Ia menjelaskan bahwa sistem kepegawaian di Kabupaten Brebes secara otomatis mengurangi besaran TPP apabila pegawai terlambat atau tidak melakukan presensi sesuai aturan.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, hasil penelusuran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) menunjukkan sekitar 3.000 ASN diduga menggunakan aplikasi presensi ilegal tersebut.

“Hasil temuan sementara ada 3.000 ASN pengguna. Ada nakes dan juga beberapa pejabat. Paling banyak guru dan nakes,” kata Paramitha Widya Kusuma.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan aplikasi tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga tenaga kesehatan serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Hingga kini aparat kepolisian masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pembuatan maupun distribusi aplikasi presensi ilegal tersebut.

Referensi:
Detik